Kesimpulan Hasil Penelitian Rektor 
Undang-Undang Simbur Cahaya (UUSC) sebagai Sumber Hukum Nasional tahun 2018 

A.	Kesimpulan
1)	Dalam UUSC Bangkahulu tercakup pengaturan tentang aspek pidana (dalam Bab Adat Penghukuman), hukum administrasi negara (seperti dalam Bab Aturan Marga, dan Aturan Bagi Uang Denda). UUSC untuk kajian hukum secara sederhana dapat dikatakan bahwa dalam teks UUSC sebenarnya dapat diaktualisasikan sesuai dengan pembidangan hukum saat ini (hukum perdata, hukum publik, hukum materi, dan hukum formal) agar dapat dimanfaatkan para pemerhati hukum adat dan praktisi hukum di Propinsi Bengkulu.
2)	Isi UUSC Bangkahulu yaitu
a)	Peraturan marga. Marga adalah isi negeri, rakyat, atau penguasa. Di sini diatur tugas dan kewajiban para warga serta para penguasa secara timbal balik.
b)	Peraturan dusun dan berladang. Peraturan ini berisi hal-hal yang berhubungan dengan ketertiban dan keamanan dusun, sepertimelindungi rakyat dari sistem ijon, melindungi ladang-ladang dari bahaya gangguan ternak, dan gangguan kebakaran. 
c)	Peraturan penghukuman. Peraturan ini berisi hal-hal yang berhubungan dengan utang-piutang barang atau kebun yang biasa disebut gadai, serta perlunya ada tanda serah dari pasirah atau proatin.
	Ini memberi gambaran yang lengkap tentang peraturan kehidupan sehari-hari dalm hal hukum, etika, dan tata pemerintahan. Dengan kata lain, UUSCB itu juga diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketentraman kestabilan hidup masyarakat umum. Dengan demikian, UUSCB ini mempunyai peranan penting sebagai pedoman hidup masyarakat dalam menjalankan peraturan adat, seperti kewajiban pasirah, proatin, lebai penghulu, kaum, pedagang dan pembarap terhadap warganya serta demikian juga kewajiban warga terhadap masyarakat serta lingkungannya.
3)	Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum sama dengan kedudukan hukum pada umumnya, yang membedakannya adalah hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia. Hukum adat berperan dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kenyataan ini harus disikapi oleh lembaga legislatif dalam membentuk undang-undang harus mampu dan wajib mengakomodir hukum adat yang berlaku karena hukum adat merupakan salah satu kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). 
4)	Harus di akui aturan yang dibuat kolonial pada dasarnya untuk kepentingan penjajahan karena faktanya hukum pidana adat yang hidup dalam masyarakat tidak begitu menjadi perbatiannya. Tidaklah dapat diabaikan bahwa didalam hukum pidana adat terdapat bedah-kaedah yang mencerminkan nilai-nilai moral yang tinggi yang berlaku secara universal bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu hukum adat adalah mutlak perlu mendapatkan tempat bagi pembentukan KUHP nasional di masa yang akan datang atau setidaknya hukum adat yang ketentuannya banya berlaku untuk masyarakat setempat pengaturannya dapat diserahkan kepada pemerintah daerah untuk kemudian dituangkan dalam peraturan daerah.
5)	Bidang-bidang hukum adat yang masih relevan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan saat ini meliputi baik bidang hukum yang bersifat netral seperti hukum keluarga dan waris, hak–hak atas tanah yakni ulayat, hak keuntungan jabatan, hak menarik hasil hak pakai, dan transaksi yang bersangkutan dengan tanah seperti, hak sewa, perjanjian belah pinang, sewa dan jaminan dalam perpindahan hak berkaitan dengan tanah.

B.	Penutup
	Setelah menghasilkan beberapa kesimpulan, hasil penelitian ini juga menyarankan beberapa hal sebagai berikut.
1)	Kerja sama lintas disiplin perlu ditingkatkan agar dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh.
2)	Di masa yang akan datang perlu data base yang memuat informasi, baik yang berupa hasil inventarisasi, deskripsi, terbitan monografi, maupun rujukan lain, bagi perkembangan interaksi filologi dan ilmu hukum.
3)	Dalam instrumen penelitian hukum adat perlu didukung sumber-sumber tertulis di masa lampau guna merekonstruksi norma-norma yang diwarisi secara kolektif, bukan sekadar hasil studi pustaka, observasi, wawancara, atau angket.