RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATAKULIAH	:	Metodologi Penelitian Hukum	SEMESTER	:	V       	
PROGRAM STUDI		:	Hukum Keluarga Islam	KODE MATAKULIAH	:		
MATAKULIAH  PRASYARAT	:	Metodologi Penelitian	SKS		:	2 sks 	
DOSEN PENANGGUNG JAWAB	:	 DR. Abdul Hafiz, M, Ag	ASISTEN DOSEN	:		
CAPAIAN PEMBELAJARAN	:	Peradilan Agama di Indonesia merupakan mata kuliah keahlian dalam program studi Hukum Keluarga Islam. Tidak seperti mata kuliah Peradilan Agama di Indonesia yang menekankan penguasaan  pada aturan-aturan teknis tentang peradilan agama, Peradilan Agama di Indonesia pada strata dua lebih menekankan pada kajian filosofis peradilan agama. Maka dalam perkuliahan ini dikaji misalnya tentang hakikat peradilan agama dalam hubungannya dengan negara negara kebangsaan dan negara modern. Dikaji pula peradilan agama dalam hubungannya dengan issu-issu kontemporer. 	

Minggu  Ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Peembelajaran)	Bentuk pembelajaran	Waktu Belajar (menit)	Indikator	Penilaian	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Mahasiswa memahami  proses perkuliahan dengan materi yang disajikan yaitu pengertian peradilan agama, peradilan agama sebagai ilmu, dan studi peradilan agama. 	PENGANTAR
A.	Kontrak Belajar
B.	Pengertian Peradilan Agama
C.	Peradilan Agama Sebagai Ilmu
D.	Studi Peradilan Agama

	Perkuliahan mata kuliah ini dilakukan dengan Daring (WA, Zoom/VN, VC) presentasi, tanyajawab, penugasan.	2 x 50 Menit	Kemampuan mahasiswa menjelaskan  proses perkuliahan dengan materi yang disajikan yaitu pengertian peradilan agama, peradilan agama sebagai ilmu, dan studi peradilan agama. 	Tugas=20%
UTS=30%
UAS=40%
Keaktifan=10%	
2	Mahasiswa memahami peradilan agama sebagai peradilan Islam di Indonesia.	PERADILAN AGAMA: PERA: DILAN ISLAM DI INDONESIA
A.	Peradilan Islam:Konsep dan Perkembangan
B.	Masyarakat Islam dan Peradilan
C.	Asal Usul Peradilan Agama
D.	Perkembangan Peradilan Agama

	Perkuliahan mata kuliah ini dilakukan dengan Daring (WA, Zoom/VN, VC) presentasi, tanyajawab, penugasan.	2 x 50 Menit	Kemampuan mahasiswa menjelaskan peradilan agama sebagai peradilan Islam di Indonesia.
	Tugas=20%
UTS=30%
UAS=40%
Keaktifan=10%	
3	Mahasiswa memahami kepenghuluan sebagai akar birokratisme  peradilan Islam di indonesia.
	KEPENGHULUAN: AKAR BIROKRATISME  PERADILAN ISLAM DI INDONESIA
A.	Pengertian Kepenghuluan dan Lembaga Sejenis
B.	Birokrasi Kekuasaan Tradisional
C.	Kedudukan Ulama dalam Birokrasi Pemerintah Tradisional
D.	Tugas dan Kewenangan Kepenghuluan
E.	Kepenghuluan dalam Birokrasi Hindia Belanda
	Perkuliahan mata kuliah ini dilakukan dengan Daring (WA, Zoom/VN, VC) presentasi, tanyajawab, penugasan.	2 x 50 Menit	Kemampuan mahasiswa menjelaskan kepenghuluan sebagai akar birokratisme  peradilan Islam di Indonesia. 		
4	Mahasiswa memahami sistem peradilan agama dari segi struktur.

	SISTEM PERADILAN AGAMA: STRUKTUR
A.	Sumber Legalitas Peradilan Agama
B.	Peradilan Agama Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
C.	Asas-asas Peradilan Agama
D.	Susunan Peradilan Agama	Perkuliahan mata kuliah ini dilakukan dengan Daring (WA, Zoom/VN, VC) presentasi, tanyajawab, penugasan.	2 x 50 Menit	Kemampaun mahasiswa dalam menjelaskan sistem peradilan agama dari segi struktur. 
	Tugas=20%
UTS=30%
UAS=40%
Keaktifan=10%	
5	Mahasiswa memahami sistem peradilan agama dari segi substansi.
	SISTEM PERADILAN AGAMA: SUBSTANSIAL
A.	Norma Hukum Keluarga Islam
B.	Norma Hukum Keluarga Sipil
C.	Norma Hukum Keluarga Adat
	Perkuliahan mata kuliah ini dilakukan dengan Daring (WA, Zoom/VN, VC) presentasi, tanyajawab, penugasan.		Kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan sistem peradilan agama dari segi substansi.
	Tugas=20%
UTS=30%
UAS=40%
Keaktifan=10%	
6	Mahasiswa memahami sistem peradilan agama dari segi kultur.
	SISTEM PERADILAN AGAMA: KULTURAL
A.	Aspek Legal dalam Kehidupan Keluarga
B.	Kesadaran Hukum tentang Hukum Keluarga Islam
C.	Penegakan Norma Islam dalam Keluarga
	Perkuliahan mata kuliah ini dilakukan dengan Daring (WA, Zoom/VN, VC) presentasi, tanyajawab, penugasan.	2 x 50 Menit	Kemampuan mahasiswa menjelaskan sistem peradilan agama dari segi kultur.
		
7	Mahasiswa memahami peradilan agama dalam diskursus negara kebangsaan.
	PERADILAN AGAMA DALAM DISKURSUS NEGARA KEBANGSAAN
A.	Pengertian Negara Kebangsaan
B.	Hubungan Agama dan Negara dalam Negara Kebangsaan
C.	Indonesia Sebagai Negara Kebangsaan
	Perkuliahan mata kuliah ini dilakukan dengan Daring (WA, Zoom/VN, VC) presentasi, tanyajawab, penugasan.	2 x 50 Menit	Kemampuan mahasiswa menjelaskan peradilan agama dalam diskursus negara kebangsaan. 		
8	Ujian Tengah Semester	Bobotnilai 30 %	
9	Mahasiswa memahami peradilan agama dalam diskursus  negara moderen.
	PERADILAN AGAMA DALAM DISKURSUS  NEGARA MODE-REN
A.	Pengertian Negara Moderen
B.	Sistem Kekuasaan dalam Negara Moderen
C.	Modernisasi Peradilan Agama
	Perkuliahan mata kuliah ini dilakukan dengan Daring (WA, Zoom/VN, VC) presentasi, tanyajawab, penugasan.		Kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan peradilan agama dalam diskursus  negara moderen. 		
10	Mahasiswa memahami peradilan agama sebagai unsur dalam pem-bangunan keluarga.
	PERADILAN AGAMA SEBA-GAI UNSUR DALAM PEM-BANGUNAN KELUARGA
A.	Unsur Hukum Keluarga dalam Hukum Islam
B.	Keluarga Ideal Menurut Hukum Islam
C.	Pembangunan Keluarga di Indonesia
D.	Peran Peradilan Agama dalam Pembangunan Keluarga
	Tatap Muka: Ceramah dan diskusi.	2 x 50 Menit	Kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan peradilan agama sebagai unsur dalam pembangunan keluarga.
		
11	Mahasiswa memahami peradilan agama berkaitan dengan issu nikah siri.
	PERADILAN AGAMA DAN ISSU NIKAH SIRI
A.	Pengertian Nikah Sirri
B.	Nikah Sirri Menurut Hukum Islam
C.	Nikah Sirri Menurut Hukum Keluarga di Indonesia
D.	Beberapa Masalah Hukum Nikah Sirri dan Peradilan Agama.	Tatap Muka: Ceramah dan diskusi.	2 x 50 Menit	Kemaampuan mahasiswa dalam menjelaskan peradilan agama dengan issu nikah siri.
		
12	Mahasiswa memahami peradilan agama berkaitan dengan issu poligami
	PERADILAN AGAMA DAN ISSU POLIGAMI
A.	Poligami dalam Hukum Islam
B.	Poligami dan Keluarga Bahagia
C.	Poligami dalam Perundang-undangan
D.	Kewenangan Peradilan Agama dalam Penegakan Hukum Poligami
	Tatap Muka: Presentasi, diskusi, dan komentar dari dosen.	2 x 50 Menit	Kemampuan mahasiswa menjelaskan peradilan agama berkaitan dengan issu poligami. 		
13	Mahasiswa memahami peradilan agama berkaitan dengan issu perkawinan beda agama.
	PERADILAN AGAMA DAN ISSU PERKAWINAN BEDA AGAMA
A.	Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam
B.	Perkawinan Beda Agama dan Keluarga Bahagia
C.	Perkawinan Beda dalam Perundang-undangan
D.	Kewenangan Peradilan Agama dalam Perkawinan Beda Agama
	Tatap Muka: Presentasi, diskusi, dan komentar dari dosen.	2 x 50 Menit	Kemampuan mahasiswa menjelaskan peradilan agama berkaitan dengan issu perkawinan beda agama.		
14	Mahasiswa memahami peradilan agama berkaitan dengan issu-issu kontemporer.
	PERADILAN AGAMA DAN ISSU-ISSU KONTEMPORER
A.	Peradilan Agama dan HAM
B.	Peradilan Agama dan Demokrasi
C.	Peradilan Agama dan Gender
D.	Peradilan Agama dan Perlindungan Perempuan dan Anak
	Tatap Muka: Presentasi, diskusi, dan komentar dari dosen.	2 x 50 Menit	Kemampuan mahasiswa menjelaskan peradilan agama berkaitan dengan issu-issu kontemporer.		
15	Mahasiswa memahami peradilan agama berkaitan dengan ekonomi syariah.
	PERADILAN AGAMA DAN DAN EKONOMI SYARIAH.
A.	Perluasan Kewenangan Absolut Peradilan Agama
B.	Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia
C.	Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan Masalahnya
	Tatap Muka: Presentasi, diskusi, dan komentar dari dosen.	2 x 50 Menit	Kemampuan mahasiswa menjelaskan peradilan agama berkaitan dengan ekonomi syariah.		
16	UJIAN AKHIR SEMESTER		

•	REFERENSI

1.	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 
3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  3  Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
4.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
5.	Arif al-Kindi, al-Qadha` fi al-Islam. 
6.	Athiyah Musyrifah, al-Qadha` fi al-Islam (Kairo: Syirkah al-Syarq al-Awsath, 1966.
7.	Daniel S. Lev, Peradilan Agama di Indonesia
8.	Hamoodur Rehman dalam Al-Haj Mahomed Ullah bin S. Jung, The Administration of Justice in Islam  (New Delhi: Kitab Bhavan, 1990. 
9.	M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7-Th 1989, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997. 
10.	Mahmud bin Muhammad bin ‘Arnus, Tarikh al-Qadha` fi al-Islam.
11.	Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, 2000).
12.	Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan di Indonesia (Jakarta: UI Press, 1986.

•	STRATEGI PERKULIAHAN
Perkuliahan Metode Penelitian Hukum lebih banyak dilakukan dengan cooperative learning dalam bentuk perkuliahan daring (online) dan luring (offline).. Meski demikian, setiap mahasiswa atau kelompok diwajibkan membuat resume sesuai perkuliahan dan membuat proposal penelitian. Berbagai strategi instruksional digunakan dalam perkuliahan ini. Pada akhir-akhir Perkuliahan setiap mahasiswa mepresentasikan proposal penelitian individual. Selanjutnya, proposal yang sudah dipresentasikan dan diperkaya disusun ulang untuk membuat proposal yang siap dinilai sebagai tugas ujian akhir semester.

•	TUGAS-TUGAS
a.	Tugas individu
-	Membuat resume untuk setiap materi yang sudah dikuliahkan. 
-	Membuat uraian tentang pokok-pokok proposal penelitian.
b.	Tugas Kelompok
Mengikuti seminar proposal penelitian dengan memberi kritik dan pengkayaan terhadap proposal yang diseminarkan.
Indikator penilaian tugas:
No	Aspek	Uraian	Bobot	
1	Relevansi	a.	Internal 	20	
		b.	Eksternal	10	
2	Ruang lingkup	a.	Sequence	10	
		b.	Scope	10	
3	Fleksibilitas	Kemungkinan pengembangan sesuai dengan kondisi objektif.	10	
4	Praktis	Keterlaksanaan	20	
5	Efektivitas	Ketercapaian tujuan.	20	
Jumlah	100	

•	PENILAIAN DAN KRITERIA PENILAIAN 
Jenis Penilaian: Proses dan Hasil
Instrumen yang digunakan:
a.	Partisipasi:
i.	Kehadiran		(Daftar Hadir)
ii.	Aktivitas		(Rubrik Lembar Observasi)
iii.	Perilaku		(Rubrik Lembar Observasi)
b.	Tugas:
i.	TugasIndividu	(Lembar Penilaian)
ii.	Makalah		(Lembar Penilaian)
iii.	Diskusi		(Lembar Observasi)
iv.	Presentasi		(Lembar Penilaian)
c.	UTS			(Soal/Tes)
d.	UAS			(Soal/Tes)

Kriteria Penilaian:
Dalam menentukan nilai akhir akan digunakan pembobotan sebagai berikut:
No	Aspek	Bobot	
1	Ujian Tengah Semester	30 %	
2	Ujian Akhir Semester	40 %	
3	Tugas (individu dan kelompok)	20 %	
4	Keaktifandalamdiskusi	10 %	
TOTAL	100 %	

Bengkulu, September  2021
Mengetahui,
Kaprodi HKI dan HTN Fakultas Syariah IAIN Bengkulu

DR. Nenan Julier, M.Ag.	Dosen

DR. Abdul Hafiz,M.Ag
NIP. 196605251996031001