aftar Pustaka
Achmad Ali, Menguak Tahir flukum : Suatu Kajian Filosofìs dan Sosiologis, PT Toko GunungAgung, 
Jakarta,2002
Alan Rugman, The End of Globalization, London : 
Random House Business Book. 2000
Asep N. Mulyana, Hukum Pidana Militer Kontemporer, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 
2020 
Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Semarang : BP Univ.Diponegoro, 2007\
Eva Achjani Zulfa- Konsep Dasar Restorative 
Justice. disampaikan dalarn acara Pelatihan Hukum 
Agus prambowo Sulistiyo, joko sriwidodo, hedwig a. mau: Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer 45
Pidana Dan Kriminologi “Asas-Asas Hukum Pidana 
Dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa iniâ€, 
Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 
dengan Masvarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi, 
Yogvakarta, 23 - 27 Februari 2014
Fence M. Wantu, 2011,Idee Des Recht : Kepastian 
Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan (Implementasi 
Dalam Proses Peradilan Perdata), Yogyakarta, Pustaka Pelajar
Herbert L Packer, The Limits Q/ Criminal Sanction. 
Stanford University Press. 1968.
IbnuMasud, Irsal, I. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DI KECAMATAN SELEBAR 
KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 
DAN HUKUM POSITIF. Al-Khair Journal: Management, Education, And Law, 1(1), 47-58
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian 
Hukum Normatif, Malang: Bayu Media Publishing, 
2010
Jan Remmelink- Hukum Pidana, Komentar Atas 
Pasal-pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang 
hukum Pidana Belanda dan Pandangannya Undang 
Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka 
Utama- Jakarta, 2003
Khairiah, K. (2022). KebijakanPerizinanInvestasiMinumanKerasDenganPeningkatanKriminalitas. Qiyas: JurnalHukum Islam danPeradilan, 7(1).
M Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi 
( Diskresi Kepolisian ), Jakarta : Pradnya Paramita. 
1991. 
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. 
Semarang : BP UNDIP.1995
Muladi, Lemhaga Pidana Bersyarat, Alumni, 
Bandung
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Jakarta 
: Kencana Prenada group, 2014.
Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme) Bandung 
:Bina Cipta, 1996 
Robert Barros, Dictatorship and the Rule of Law: 
Rules and Military Power in Pinochet’s Chile, dalam 
Jose Maria Maravall dan Adam Przeworsky, Democracy and the Rule of Law, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2003
Roni Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum 
dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983 
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali,1985
Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, Penelitian 
Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali 
Pers, Jakarta, 2001
The United Nations and Crime Prevention.. New 
York . 1991
Wayne R. Lafave, Principle Of Criminal Law, West 
A Thomson Reuters Business, 2010
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang 
Peradilan Militer.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang 
Tentara Nasional Indonesia.
Harkristuti Harkrisnowo, Redefinisi Tindak Pidana 
Dalam Lingkup Peradilan Militer: Masalah Yurisdiksiâ€, 
makalah Semiloka Implikasi Reposisi TNI/Polri di Bidang Hukum. Kerjasama FH UGM dan OTI-USAID, 
Yogyakarta, 22-23 November 2000 
Khandaker, Abdur. Police and Criminal Justice in 
Bangladesh, UNAFEI.1982.
Hipolitus Yolisandry Ringgi Wangge, Reformasi 
Peradilan Militer di Indonesia,http://www,hobb,cin.
read./2013/03/24/164215/desak-reformasi peradilanmiliter, diakses pada tanggal 20-12-2013
Adger, W Neil, Juan M Pulhin, Jon Barnett, Geoffrey D Dabelko, Grete K Hovelsrud, Marc Levy, Ursula 
Oswald Spring, And Coleen H Vogel. “Human Security.â€ Cambridge University Press, 2014.
Akhyar, Sayed. “Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan 
Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli.â€ Syiah 
Kuala Law Journal 3, No. 3 (2019): 380–94.
Alimuddin, Nur Hidayani. “Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum 
Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia.â€ Sasi 27, 
No. 3 (2021): 335–45.
Aulawi, Anton, And Srinawati Srinawati. “Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pengambilan 
Keputusan Organisasi Untuk Meningkatkan Organisasi Siswa Intra Sekolah (Osis) Di Smk Darus Syifa Kota 
Cilegon.â€ Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik 2, No. 1 (2019): 
46 Qiyas Vol. 8, No. 1, April 2023
38–50.
Djatmiko, Hary. “Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 
Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.â€ Jurnal Hukum Legalita 1, No. 
1 (2019): 22–32.
Fadhlurrahman, Fadhlurrahman, Rafiqi Rafiqi, And 
Arie Kartika. “Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian 
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang 
Dilakukan Oleh Tni-Ad (Studi Di Pengadilan Militer 
I-02 Medan).â€ Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum 1, No. 1 
(2019): 52–64.
Fadilah, Abdilah. “Kebijakan Reformulasi Pasal 
105-109 Kuhpm Tentang Tindak Pidana Insubordinasi,â€ 2019.
Fadilah, Abdilah. “Sanksi Pidana Terhadap Prajurit 
Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi,â€ 
2017.
Febriandini, Wahyu Pratama. “Keterbuktian Tindak 
Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Anggota Militer 
Sesuai Dengan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.â€ Verstek 9, No. 
2 (N.D.).
Firdaus, Dede Wahyu. “Kebijakan Dwifungsi Abri 
Dalam Perluasan Peran Militer Di Bidang Sosial-Politik 
Tahun 1966-1998.â€ Journal Of Chemical Information 
And Modeling, 2017.
Hijriyanti, Andi Nur. “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Pencabulan 
Sesama Jenis Oleh Anggota Tni (Studi Kasus Putusan 
Nomor: 39-K/Pm Ii-08/Ad/Ii/2020),â€ 2022.
Hutahaean, Bilher. “Penerapan Sanksi Pidana 
Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak.â€ Jurnal Yudisial 6, 
No. 1 (2013): 64–79.
Jones, Amelia. “‘Presence’ In Absentia: Experiencing Performance As Documentation.â€ Art Journal 56, 
No. 4 (1997): 11–18.
———. “‘Presence’ In Absentia: Experiencing Performance As Documentation.â€ Art Journal 56, No. 4 
(1997): 11–18.
Lawan, Eldmer Cg. “Pasal 14 Dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Sebagai Dasar Penuntutan 
Perbuatan Menyiarkan Kabar Bohong (Hoax).â€ Lex 
Crimen 8, No. 5 (2019).
Mangoli, Arly Y. “Eksistensi Peradilan In Absentia 
Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Menurut 
Kuhap.â€ Lex Crimen 5, No. 3 (2016).
Nurhadi, Zikri Fachrul. Teori Komunikasi Kontemporer. Prenada Media, 2017.
Prakoso, Rizal Pa. “Penyalahgunaan Narkotika 
Oleh Anggota Militer Menurut Uu No. 39 Tahun 1947 
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.â€ Lex Crimen 7, No. 7 (2018).
Pribadi, Riky, And Danny Rahadian Sumpono. 
“Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap 
Oknum Tni Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana 
Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.â€ Journal Presumption Of Law 3, No. 1 (2021): 36–54.
———. “Implementasi Penegakan Hukum Pidana 
Terhadap Oknum Tni Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.â€ 
Journal Presumption Of Law 3, No. 1 (2021): 36–54.
Putra, Tommy Dwi. “Penerapan Hukum Militer 
Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi.â€ Lex Crimen 2, No. 2 (2013).
Rumadan, Ismail. “Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan 
Pemidanaan.â€ Jurnal Hukum Dan Peradilan 2, No. 2 
(2013): 263–76.
Rumbay, Cornella Olivia, And Asrid Tatumpe. 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyelidikan Dan 
Penyidikan Tindak Pidana Militer Menurut Hukum 
Acara Pidana Militer Di Indonesia.â€ Journal Scientia 
De Lex 8, No. 1 (2020): 1–9.
Sagala, Parluhutan, And Fredy Ferdian. “Yurisdiksi 
Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di 
Indonesia.â€ Diambil Dari Https://Www. Dilmiltama. 
Go. Id/Home/Ejournal/Yurisdiksiperadilanmiliter. Pdf, 
2017.
———. “Yurisdiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.â€ Diambil Dari Https://
Www. Dilmiltama. Go. Id/Home/Ejournal/Yurisdiksiperadilanmiliter. Pdf, 2017.
———. “Yurisdiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.â€ Diambil Dari Https://
Agus prambowo Sulistiyo, joko sriwidodo, hedwig a. mau: Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer 47
Www. Dilmiltama. Go. Id/Home/Ejournal/Yurisdiksiperadilanmiliter. Pdf, 2017.
Santhoso, Fauzan Heru, And Moh Abdul Hakim. 
“Deprivasi Relatif Dan Prasangka Antar Kelompok.â€ 
Jurnal Psikologi 39, No. 1 (2012): 121–28.
Sihotang, Nia Sari. “Penerapan Asas Sederhana, 
Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,â€ 2016.
Situmorang, Gaya Arda, And Herlina Manullang. “Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam 
Menjatuhkan Putusan Terhadap Anggota Tni Pelaku 
Hubungan Seksual Sesama Jenis/Homoseksual (Studi Putusan Nomor 115-K/Pm. I-02/Ad/Iii/2020 Jo 
Putusan Nomor 96-K/Mil/2020).â€ Nommensen Law 
Review 1, No. 1 (2022): 15–28.
Sulistiriyanto, Haryo. “Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi.â€ Perspektif 16, No. 2 (2011): 82–94.
Usman, H. “Analisis Perkembangan Teori Hukum 
Pidana.â€ Jurnal Ilmu Hukum Jambi 2, No. 1 (2011): 
43258.
Wahyudi, Abdullah Tri. “Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi.â€ Yudisia: Jurnal 
Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 7, No. 2 (2016): 
285–304.
Widjojo, Agus. “Dinamika Reformasi Sektor 
Keamanan,â€ 2005.
Zaidan, M Ali. “Norma Sanksi Dan Teori Pidana 
Indonesia.â€ Jurnal Yuridis 1, No. 1 (2017): 107–24.