A. Masyhur Effendi, Perkembangan 
Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & 
proses dinamika penyusunan 
hukum hak asasi manusia 
(HAKHAM), Ghalia utama, bogor, 
2005.
A. Mukthie Fadjar, Reformasi Konstitusi 
dalam Masa Transisi Paradigmatik, 
Malang: Bayu Media dan In-TRANS, 
2003.
Adnan Ali Ridla An-Nahwi, Syuro dan 
Demokrasi (terjemah .xe Suhardi),
Yogyakarta: Al-Kautsar,1989.
Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat 
Hukum; Problemtika Ketertiban 
yang Adil, Jakarta : Grasindo,2004.
Centre for Strategic and International 
Studies (CSIS) (pada 7 Mei 2021) 
https://www.csis.org/analysis.
Chaidir Ellydar, Hubungan Tata Kerja 
Presiden dan Wakil Presiden, 
Perspektif Konstitusi, Yogyakarta: 
UII Press, 2001.
Cynthia Weber, Simulating Sovereignty, 
Interventions, The State and 
Symbolic Exchange. Cambridge 
University Press. New York, 1995.
Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 
2002 .
Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum 
Pemilihan Umum, Jakarta, Kencana, 
2018.
https://www.bbc.com/news/world-asia 
(diakses pada 7 Mei 2021).
International IDEA, International 
Electoral Standards, Guidelines for 
reviewing the legal framework of 
elections (Stockholm: Publication 
Office International IDEA, 2002), 
hlm. 11-95 (1) Hak dan Peluang 
untuk berpartisipasi dalam urusan 
publik; (2) Hak dan kesempatan 
untuk memilih; (3) Hak dan peluang 
untuk dipilih; (4) Pemilihan umum 
berkala; (5) Hak Pilih Universal; (6) 
Hak Pilih yang Sama; (7) Surat suara 
rahasia; (8) Kebebasan dari 
diskriminasi dan kesetaraan di 
hadapan hukum; (9) Kesetaraan 
antara pria dan wanita; (10) 
Kebebasan berserikat: (11) 
Kebebasan berkumpul; (12) 
Kebebasan bergerak; (13) 
Kebebasan berpendapat dan 
berekspresi; (14) Hak atas 
keamanan manusia; (15) 
Transparansi dan hak atas 
informasi; (16) Pencegahan korupsi; 
(17) Aturan hukum; (18) Hak atas 
pemulihan yang efektif; (19) Hak-atas pemeriksaan yang adil dan 
terbuka; dan (20) Negara harus 
mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan untuk memberikan 
melindungi hak. Lihat International 
IDEA, International Obligations for 
Elections, Guidelines for Legal 
Frameworks, (Stockholm: 
International IDEA, 2014), hlm. 37-
58.
International IDEA, International 
Obligations for Elections, Guidelines 
for Legal Frameworks, (Stockholm: 
International IDEA, 2014), hlm. 59-
60.
Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 
Negara Repuplik Indonesia tahun
1945 Kumparan.com, 2020, 
Perekaman e-KTP di Papua di 
Bawah 75%, diakses pada tanggal 5 
Maret 2020, 
https://kumparan.com/bumipapua/perekaman-e-ktp-di-papua-dibawah-75-
1548342303624125966/fullDetikNew
s, 2018, 6 Juta Warga Tanpa e-KTP 
Terancam Tak Bisa Milih di Pilpres 
2019, diakses pada tanggal 5 Maret 
2020, 
https://news.detik.com/berita/d4215650/6-juta-warga-tanpa-e-ktpterancam-tak-bisa-milih-di-pilpres2019
Pasal 290-291 Draf RUU Pemilu 26 
november 2020. 
Pasal 292-295 Draf RUU Pemilu 26 
november 2020.
Pasal 296 Draf RUU Pemilu 26 november 
2020.
Pasal 297-298 Draf RUU Pemilu 26 
november 2020.
Pasal 299 Draf RUU Pemilu 26 november 
2020.
Pasal 300-305 Draf RUU Pemilu 26 
november 2020.
Pasal 306-307 Draf RUU Pemilu 26 
november 2020.
Pasal 308-309 Draf RUU Pemilu 26 
november 2020.
Pasal 475- 488 Draf RUU Pemilu 26 
november 2020.
Pernyataan dukcapil provinsi papua 
dalam Rapat bersama bawaslu 
provinsi papua International IDEA, 
Desain Sistem Pemilu: Buku 
Panduan Baru International IDEA, 
(Stockholm: International Institute 
for Democracy and Electoral 
Assistance, 2005), hlm. 1.
(1) Struktur kerangka hukum; (2) 
Sistem pemilihan; (3) Batas 
pemilihan; (4) Partai politik; (5) 
Keuangan politik; (6) Manajemen 
pemilihan; (7) Kesetaraan gender; 
(8) Kesempatan yang setara untuk 
kelompok minoritas dan 
terpinggirkan; (9) Kesempatan yang 
sama bagi penyandang disabilitas; 
(10) Pengamat pemilu; (11) 
Pendidikan kewarganegaraan dan 
pemilih; (12) Kelayakan pemilih; (13) 
Pendaftaran pemilih; (14) 
Pendaftaran kandidat; (15) 
Lingkungan media; (16) Kampanye 
pemilihan; (17) Kampanye media; 
(18) Polling; (19) Penghitungan dan 
manajemen hasil; (20) Keadilan 
pemilihan; dan (21) Pelanggaran 
pemilihan. Lihat International IDEA, 
International Obligations for 
Elections, Guidelines for Legal 
Frameworks, (Stockholm: 
International IDEA, 2014), hlm. 59-
285