Kosasih, Ade, Formula Praktis Memahami Teknik & Desain Legal Drafting, (Bogor: Herya Media, 2015).
Manan, Bagir, Kekuasaan Kehakiman RepublikIndonesia, (Bandung: Universitas Islam Bandung Press, 1995).
Fachruddin, Irfan, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, (Bandung: Alumni, 2005). 
Anggriani, Jum, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
Effendi, Lutfi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, (Malang: Bayu Media, 2004).
Marbun, S.F., Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia,(Yogyakarta: Liberty, 1997).
Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Liberty, 1982).
Hadjon, Philipus M., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: UGM Press, 2003).
Ridwan, H.R., Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Perss, 2007).
Sekretariat Negara Republik Indonesia, Risalah Persidangan BPUPKI dan PPKI tanggal 28 Mei – 22 Agustus 1995, (Jakarta: Sekretariat Negara, 1995).
Soemitro, R., Naskah Singkat tentang Peradilan Administrasi di Indonesia,(Bandung: Bina Cipta, 1997).
Sri, Pudyatmoko, Y., Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Atma Jaya, 2012).
Wiyono, R., Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Unang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor2 Tahun 1991.