Abdul  Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata  Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press,1994.
Abdul  Ghafur Nashori, Peradilan Agama  di  Indo- nesia: Pasca UU No.  3 Tahun 2006  (Sejarah, Kedudukan,  dan Kewenangan),  Yogyakarta: UII Press, 2007.
Abdul Qadir bin Abdul Aziz, Murtad Karena Hukum, Klaten: Kafayeh, 2008.
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana menurut Al- Qur’an, Jakarta: Diadit Media, 2007.
Ali Ahmad al-Jurjawi, Indahnya Syariat Islam:MengungkapRahasiadanHikmah di BalikPerintah- danLarangandalam Al-Qur’an danSunnah, Ja- karta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
Ali  Athwa,   Islam  atauKristenkah  Agama   Orang Irian?, Jakarta: Pustaka Da’i, 2004.
Amrullah Ahmad dkk.,  Dimensi Hukum Islam da- lam  Sistem  Hukum Nasional, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Balai  PusatStatistik, Population of Indonesian, Ja- karta: BalaiPusatStatistik, 2001.
Deliar  Noer,  “Syariat Islamâ€,REPUBLIKA, 4 Septem- ber 2000.
Harsanto Nursadi, Sistem  Hukum Indonesia, Jakar- ta: Universitas Terbuka, 2009.
Hazairin, Tujuh  Serangkai  Hukum  Islam,  Jakarta:Tintamas, 1974.
Rifyal Ka’bah, “Penegakan Syariat/Hukum Islam di Indonesiaâ€, Majalah  Hukum  Varia Peradilan, Tahun XXIV, No. 285, Agustus 2009.
SajutiThalib,  Receptio  A Contrario: Hubungan HukumAdatdenganHukum Islam, Jakarta: Bi- naAksara,  1985.
Sirajuddin M., Legislasi Hukum  Islam di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar &STAIN Bengkulu,2008.
Topo Santoso, Membumikan Hukum  Pidana  Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda,Jakarta : Gema Insani Press, 2003.
Yusril Ihza  Mahendra, Dinamakan Tata  Negara In- donesia, Jakarta: GemaInsaniPress.
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketetapan  MPRS  Nomor  XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPGR Mengenai Sum- ber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan    Perundang-undangan Republik Indonesia.
Ketetapan MPR  RI Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 ta- hun 1999 Tentang Pemerintahan  Daerah yang telah  dirubah  dengan  Undang-Undang Re- publik Indonesia Nomor 32  tahun 2004 Ten- tang Pemerintahan Daerah. (pembanding).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 ta- hun 1999 Tentang PerimbanganKeuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah dirubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia No- mor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pe- merintah Daerah (pembanding).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 ta- hun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Pe- rundang-undangan. (Ketiga  Peraturan Perun- dang-undangan tersebut diatas hanya sebagai pembanding karena tidak berlaku lagi ).
Undang-Undang  Nomor 12  Tahun 2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undan- gan.
Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I Nomor 2 Tahun 2014 Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah.Undang-Undang R.I Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah   Pengganti Undang-Undang R.I Nomor 2 Tahun 2014