Adystia, Muhamad, dkk. (2021). Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. Jurnal Universitas Palembang, 19(2).
Anggara, “Organisasi Advokat dan Program Bantuan Hukum di Indonesiaâ€, http://anggara.org/2011/04/12/organisasi-advokat-dan-program-bantuan-hukum-di-indonesia/ (diakses tanggal 10 Desember 2024)
Alex Suranta, Peran dan Tanggung Jawab  advokat Terhadap Klien Menurut UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, Repository UNMA, 2021  
Asrul, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, 2019
David, Trubek, M., Lawyers and Professional Ethics in Practice, Harvard Law Review, Vol. 90, 2016.  
Dewi, Y. M., Efektivitas Layanan Hukum Prodeo di Pengadilan Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 1, 2020
Dewi, Y. M., Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 22-30.  
Intruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.03-UM.06. 02 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan progam bantua bagi golongan yang kurang mampu melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata usaha Negara 
Jati Manunggaling Kriesna. (2021). Peran Advokat dalam Membantu Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Secara Prodeo. Universitas Sultan Agung Repository. 
Lubis Mulya Todung, “Catatan Hukum Todung Lubis, Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini?â€, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008). 
M. Guntar, S., Bambang, & D. A., Atqo (2023). Peran dan Tanggung Jawab OBH dalam Memberikan Akses Keadilan Hukum Secara Prodeo di DIY. Jurnal Hukum IUS Quia Iustum, 30(1).  
M. Yusuf, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 4, No. 2, 2018.
Pasal 22 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.  
Pasal 4 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.  
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum.  
PUSBAKUM UIN Salatiga Report (2024). Laporan Tahunan Pelaksanaan Bantuan Hukum. 
R. Rahmawati, A. Wibowo, (2021). Penerapan Teknik Analisis Data dalam Penelitian Sosial. Jurnal Sains Sosial dan Humaniora, 9(2),
Rahmawati, D., Jurnal Keadilan Sosial dan Hukum, Vol. 9, No. 3, 2021, hlm. 50-60.
S. Darmawan, (2018). Reduksi Data dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Metodologi Penelitian Sosial, 6(1),
Santosa, Achmad. (2012). Access to Justice di Indonesia. Jakarta: Dirjen Badilag MARI.
Satjipto, Rahardjo, Etika dan Keadilan dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: Alumni, 2018.  
T. Sulistyowati. (2023). Efektivitas PUSBAKUM dalam Meningkatkan Akses Keadilan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Keadilan, 15(3).  
Taufik Irawan Ade, "Sinergisitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 2 No.1, (Jakarta Timur: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2013).
Tegar Bayu Purnama, Efektifitas Bantuan Hukum Dengan Cia-Cuma Dalam Perkara Tindak Pidaa (PRODEO), Repository UMIM, 2021
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).
Undang-Undang Kode Etik Advokat Indonesia, Pasal 4 dan Pasal 7.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 22.  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
Utary Wika Bq. Ishariaty. (2021). Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma bagi Tersangka/Terdakwa yang Tidak Mampu. Ius Utopia Hukum, 9(1). 
Wawancara dengan advokat di PUSBAKUM UIN SALATIGA
Wawancara dengan Advokat PUSBAKUM UIN Salatiga, November 2024.
Winarta Hendra Frans, “Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), Hal. 94.