John Z. Loude, Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta, (Jakarta : Bina Aksara, 1995), h.35.
Soerjono Soekanto. Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia. (Jakarta : UI-Press, 1983). h.34.
Soerjono Soekanto & Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. (Jakarta : Rajawali. 1987). h.13.
Soerjono Soekanto. Op cit., h. 35..
Koento W. Siswomihardjo,  Refleksi Kritis Terhadap Proses Reformasi, Suatu Tinjauan Filsafati,dalam Jurnal Filsafat Pancasila. No. 3 Juni 1999, Pusat Studi Pancasila UGM.
Sumaryono, E. , Etika Profesi Hukum, Norma-norma Penegak Hukum., (Yogyakarta; Kanisius, 1995).
Malik Ibrahim, Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia; Pemikiran Reflektif tentang Merosotnya Wiabawa Hukum, dalam jurnal Asy-Syir’ah. No. 8. Th. 2001, h.13.
Romli Atmasasmita. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2001). h. 11-12.
Sebagaimana dikutip, Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002). h. 8.
Eddy Rifai. “Masalah Tidak Efektifnya Penegakan Hukumâ€.  Suara Merdeka, 8 Nopember 1994.
Mardjono Reksodiputro, Suatu Saran tentang Kerangka Reformasi Hukum, (Jakarta, 1999). h, 3
UU No. 14 tahun 1970  tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal 4 ayat 2. yang telah diubah dengan UU N.4 Tahun 2004, pasal 4 ayat 2.
Lihat : (1) UUD 1945 pasal 27 ayat 1 :(2) UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 10 ayat 3 dan pasal 20 yang telah dirubah dengan UU No. 4 Tahun 2004 pasal 22 : (3) UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 28, yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 pasal 30
Achmad Ali, Op, cit., h. 63.
Mochtar Kusumaatmaja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. (Bandung : Bina Cipta, t.t.) h. 3.
Sebagaimana dikutip Achmad Ali, Op, cit., h.48
Sebagaimana dikutip, Ibid,. h.49-50
CST Cansil, Pengantar Ilmu Hukum dalam Tatanan Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984). h.400.
John Pieris, Kemerosotan Wibawa Hukum, Jakarta : Suara Pembaharuan, 23 November 1993.
Achmad Ali, Op .Cit,. h.27-28
Satjipto Raharjo, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, (Bandung : Alumni, 1982). h. 107.