Aziz Hasyim, Arya Hadi Dharmawan, Dan B. J. (2010). Analisis Konflik Perebutan Wilayah Di Provinsi Maluku Utara : Studi Kasus Konflik Perebutan Wilayah Antara Kabupaten Halmahera Barat Dan Kabupaten Halmahera Utara Tentang Enam Desa. Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, 04(01), 1978–4333.
Evana, E., & Tarmizi, R. (2019). Efektivitas 20 Tahun Implementasi Pemekaran Daerah Di Indonesia, 04(September), 181–185.
Hanafi, A. R. (2017). Strategi Konflik Daerah Pemekaran Halmahera Barat Dan Halmahera Utara Di Provinsi Maluku Utara (Studi Deskriptif Upaya Resolusi Konflik Dalam Konflik Pemekaran Daerah).
Harmantyo, D. (2010). Pemekaran Daerah Dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implementasinya Di Indonesia. Makara Of Science Series, 11(1), 16–22. Https://Doi.Org/10.7454/Mss.V11i1.220
Muqoyyidin, A. (2013). Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan. Jurnal Konstitusi, 10(2), 287–310.
Qodir, Z., & Sulaksono, T. (2012). Politik Rente Dan Konflik Di Daerah Pemekaran: Kasus Maluku Utara, 1–54. 
Ratnawati, T. (2007). Beberapa Permasalahan Pemekaran Wilayah Era Reformasi Dan Alternatif Solusi. Makalah Seminar Nasional Aipi Xxi, 209–228.
Rosalinda, O. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo Dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univeritas Brawijaya, 1–1