A. Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat 
Dulu, Kini Dan Akan Datang, Edisi 
Pertama, Kencana, Jakarta, 2014.
Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara 
Dalam Privatisasi BUMN, Kencana; 
Jakarta, 2012
Andhika Yuli Rimbawan, Omnibus Law 
dan Dampaknya Pada Agraria dan 
Lingkungan Hidup, Jurnal Rectmatig,Vol. 6 No 2 Desember 
2020
Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi, 
Telaah Filsafat Politik John 
Rawlsfamswxs, Yogyakarta, 2001.
Anonim, 2011, Naskah Akademik Untuk 
Penyusunan Rancangan UndangUndang tentang Pengakuan dan 
Perlindungan Hak-Hak Masyarakat 
Adat
Anonym (Insan Akademis), 2011, Teori 
Welfare State Menurut J.M Keynes 
“ pemikiran dan peran J.M keynes 
dalam Teori kesejahteraan Negara, 
diakses tanggal 19 maret 2015,
insanakademis.blogspot.com/2011/1
0/teori-welfare-state-menurut-jmkeynes.htm
Bappenas, 2012, Peran Masyarakat Adat 
dalam Perumusan Kebijakan Publik, 
Laporan Akhir, Kajian Tahun 2012, 
Direktorat Politik dan Komunikasi 
Kementerian PPN.
Bertrand Russell, History of Western 
Philosophy and is Conection with 
Political and Social Circumstances 
from the Earliest Times to the 
Present Day, Georgie Allen and 
UNWIN LTD., London, 1946. 
Terjemahan Sigit Jatmiko dkk, 
Sejarah Filsafat Barat dan 
Kaitannya dengan Kondisi Sosio 
Politik dari Zaman Kuno hingga 
Sekarang, Pustaka Pelajar, 
Yogyakarta, 2007.
Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokokpokok Filsafat Hukum. Apa dan 
Bagaimana Filsafat Hukum 
Indonesia, Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta, 2006.
Daulay Zainul, 2011, Pengetahuan 
Tradisional, Konsep Dasar Hukum 
dan Praktiknya, PT. RajaGrafindo, 
Jakarta 
Dolfreis J Neununy, Urgensi Omnibus Law 
(Undang-Undang Cipta Kerja) 
terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat 
di Wilayah Pesisir,Balobe Law 
Journal , Volume 1 Nomor 2 
Oktober 2021
Edi Suharto, Peta dan Dinamika Welfare 
State di Beberapa Negara; 
Pelajaran Apa Yang Bisa Dipetik 
Untuk Membangun Indonesia?, 
Makalah disampaikan pada Seminar 
“Mengkaji Ulang Relevansi Welfare 
State dan Terobosan melalui 
Desentralisasi-Otonomi di 
Indonesiaâ€, Institute for Research 
and Empowerment (IRE) 
Yogyakarta dan Perkumpulan 
Prakarsa Jakarta, bertempat di 
Wisma MM Universitas Gadjah 
Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.
Firman Freaddy Busroh, Konseptulisasi 
Omnibus Law Dalam 
Menyelesaikan Permasalahan 
regulasi Pertanahan, Jurnal Arena 
Hukum,Vol. 10 Nomor 2 Agustus 
2017
Glenn R. Negley, "Justice", dalam Louis 
Shores, cd., Collier's Encyclopedia, 
Volume 13, Crowell-Collier, 1970, 
Hadjon,P. M.,Perlindungan Hukum Bagi 
Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, 
Surabaya. 1987.
Hans Kelsen, What Justice?: Justice, 
Politic, and Law in the Mirror of 
Science, University of California 
Press, 1957,
Ifdhal Kasim, 2007, Konvensi ILO 169: 
Relevansi dan Urgensinya dalam 
Upaya Perlindungan Masyarakat 
Adat di Indonesia, makalah 
ADVANCED TRAINING Bagi 
Dosen Pengajar HAM di Indonesia
ogyakarta,21 – 24 Agustus 2007
Ilham Yulis Isdiyanto, Deslaely Putranti, 
Perlindungan Hukum Atas Ekspresi 
Budaya Tradisional Dan Eksistensi 
Masyarakat Hukum Adat Kampung 
Pitu (Legal Protection of 
Traditional Cultural Expression and 
The Existence of Customary Law 
Society of Kampung Pitu), JIKH 
Vol. 15 No 2 Junli 2021.
Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan 
Rakyat dalam Konstitusi dan 
Pelaksanaannya di Indonesia, PT 
Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 
1994.
Kantor Perburuhan Internasional, 2003,
Konvensi ILO mengenai Masyarakat 
Hukum Adat: Sebuah Panduan,
Dumas. Titoulet Imprimeurs,
Perancis. 
Konvensi mengenai Masyarakat Hukum 
Adat di Negara-Negara Merdeka. 
Adalah Konferensi Umum 
Organisasi Perburuhan Internasional 
(International Labour Organization) 
yang ditetapkan dalam sidang 
konferensi yang ke-76. Konvensi ini 
secara resmi diterima dan ditetapkan 
setelah tahun 1985, berlaku tanggal 
5 September 1991, 
Paul Spicker dalam Bernhard 
Limbong, Pengadaan Tanah Untuk 
Pembangunan; Regulasi, 
Kompensasi, Penegakan Hukum, 
Margaretha Pustaka, Jakarta, 
Paul Spicker, 2002, Poverty and the 
Welfare State, Dispelling The 
Myths.
Pendapat Richard A. Slaughter dalam Muh. 
Guntur, Pengaturan Hukum dan 
Pelaksanaan Tata Niaga Pertanian, 
Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 
2002.
Roberth K.R. Hammar, 2011, Implikasi 
Penataan Ruang Terhadap Hak 
Ulayat Masyarakat Hukum Adat di 
Kabupaten Manokwari Provinsi 
Papua Barat, Disertasi Doktor pada 
Program Pascasarjana Universitas 
Gajah Mada, Yogyakarta. 
Ria Maya Sari, Potensi Perampasan 
Wilayah Masyarakat Hukum Adat 
Dalam Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 
Mulawarman Law Riview,Vo.6 
Issue 1 Juni 2021
Saafroedin Bahar, 2002, Konteks 
Kenegaraan Hak Asasi Manusia, 
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 
: 4 dikutip juga oleh Istiqamah, 
2011, Penegakan Hak Asasi 
manusia di Indonesia, Jurnal 
Hukum Fakultas Syariah dan 
Hukum Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar Volume 11 
Nomor 1 Mei 2011.
Satjipto Raharjo, 1993, Penyelenggaraan 
Keadilan dalam Masyarakat yang 
Sedang Berubah, Jurnal Masalah 
Hukum No. 1 – 6 Tahun X / 10.
Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra 
Aditya Bakti, Bandung.
Satjipto Raharjo, 2006, Ilmu Hukum, 
Cetakan Keenam, Citra Aditya 
Bakti, Bandung. 
Soekanto, Soerjono., dan Taneko, S., 1983, 
Hukum Adat Indonesia, 
CV.Rajawali, Jakarta.
Sumardjono, Maria, 2007, Kebijakan 
Pertanahan antara Regulasi dan 
Implementasi, Kompas, Jakarta.
Wolfgang Friedmann, 1993, Legal Theory, 
Steven and sons Ltd. London 1953. 
Terjemahan Mohammad Arifin, 
Teori dan Filsafat Hukum, PT Raja 
Grafindo Persada, Jakarta