Abdi, M. 2000, “Penegakan Hukum Adat 
Kota Bengkulu Dalam 
Penyelesaian Tindak Pidana 
melalui Lembaga adat Kutei 
sebagai bentuk pengendalian 
social bagi masyarakat Kota 
Bengkuludi kecamatan 
Curupâ€. Jurnal Penelitian 
Hukum FH. UNIB, edisi 2 
Tahun 2000.
Budiarto, Ali, 1999, Dkk. Reformasi Hukum 
di Indonesia. Hasil Studi 
Perkembangan HukumProyek Bank 
Dunia.Cyberconsult. 
Emma Ellyani, 2020, Rekognisi 
Penyelesaian Sengketa Adat 
Berbasis Prinsip Deliberatif: 
Sistem Pengakuan 
Penyelesaian Sengketa 
Pengadilan Adat Jenang 
Kutei Masyarakat Rejang 
Lebong Bengkulu, Program 
Doktor (S-3) Ilmu Hukum 
Pascasarjana Univeritas 
Muhammadiyah Surakarta.
Herlambang, 2012, Membangun Asas-Asas 
Peradilan Adat (Studi pada 
Masyarakat Rejang dan 
Masyarakat Melayu 
Bengkulu) DEVELOPING 
CUSTOMARY JUSTICE 
PROCESS PRINCIPLES (A 
Study on Rejang and Malay 
Bengkulu), Jurnal Ilmu 
Hukum, No. 56, Th. XIV 
(April, 2012)
Koentjaraningrat. 1985. Kebudayaan 
Mentalitas dan 
Pembangunan. Jakarta: PT 
Gramedia
Krisnawati, Eva, 2017, Menguatnya 
Pembentukan Perda Adat 
Pada Program Pembentukan 
Peraturan Daerah 
(Strengthening The 
Formation Of Customary 
Local Regulations On 
Forming Local Regulations 
Programs), Jurnal: Legislasi 
Indonesia, Vol. 14 No. 02 
Tahun 2017.
Mahdi, Imam, dkk, 2019, 
Mengaktualisasikan Kearifan 
Lokal Suku Rejang Bengkulu 
Dalam Peraturan Daerah 
(Perda), 1 st International 
Seminar on Islamic Studies, 
IAIN Bengkulu , March 28 
2019, Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Bengkulu 
Tahun 2019
Marsden, W. The History of Sumatera, 
London MDCCLXXXIII
Mason, Anthony, 2014, The Right of 
Indigenous Peoples in Land 
Once Part od the Dominions 
of Crown, 1997. Dikutip 
dalam Dominikus Rato, 
Hukum Adat di Indonesia 
:Suatu Pengantar, (Surabaya: 
Laksbang Justitia, 2014)
Nurjana, I Nyoman, 2001, 
Pengelolaan 
Hutan dalam 
Perspektif 
Otonomi 
Daerah: Jurnal: 
Wacana Ilmu 
Hukum, 2001.
Poniman AK, 2012, Makna Etis Upacara 
Kejai Pada Masyarakat 
Rejang Di Provinsi Bengkulu, 
(Bengkulu:P3M IAIN 
Bengkulu, 2012).
Prakoso, Djoko, 1985, Proses Pembuatan 
Peraturan Daerah, Ghalia 
Indonesia, Jakarta, 
Putra, Ahimsa, 2008. “Ilmuwan Budaya 
dan Revitalisasi Keraifan 
Lokal Tantangan Teoritis 
danMetodologisâ€. Makalah 
disampaikan pada Rapat 
Senat Terbuka Dies Natalis 
ke-62Fakultas Ilmu Budaya 
UGM. Yogyakarta.
Rato, Dominikus, 2014, Hukum Adat di 
Indonesia: Suatu Pengantar, 
(Surabaya: Laksbang Justitia,
Ridwan, N. A. 2007 ‘Landasan Keilmuan 
Kearifan Lokal’, IBDA, Vol. 
5, No. 1, Jan-Juni 2007, hal 
27-38, P3M STAIN, 
Purwokerto.
Sidik, Abdullah, 1980, Hukuma Adat 
Rejang, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 
Sodiki, Achmad, 2008, Urgensi Peneguhan 
UUPA dan Peraturan 
Pelaksanaannya untuk 
mendukung pelaksanaan 
pembaruan agraria, dalam 
Pembentukan Kebijakan 
Reforma Agraria 2006-2007, 
STPN Press, Yogyakarta.
Soetiktjo, Iman, 1997, Politik Agraria 
Nasional. Gadjah Mada 
University Press.Jogyakarta, 
,1994:12 dan Ruwiastuti.
Syah, Mabrur, 2016, Adat Perkawinan Suku 
Rejang Dalam Perspektif 
Islam, Ciputat Timur, 
Tangerang Selatan, Penerbit 
Patju Kreasi.
Taqwaddin, 2010, Penguasaan atas
Pengelolaan Hutan Adat 
Oleh Masyarakat Hukum 
Adat Mukmin di Provinsi 
Aceh, (Sumatera Utara : 
Disertasi Doktor Ilmu Hukum 
Universitas Sumatera Utara.
Tim Penyususn, 2017, Rancangan Peraturan 
Daerah Kabupaten rejang 
Lebong tentang Pengakuan 
dan Perlindungan Masyarakat 
hukum Adat di Kabupaten 
Rejang Lebong, tahun 2017.
Tim Proyek, 1996, Penelitian dan 
percatatan Kebudayaan 
Daerah, Adat dan Upacara 
Perkawinan Daerah 
Bengkulu, (Bengkulu: 
Departemen Pendidikan dan 
Kebudayan Bengkulu.
W. Marsden, The History of Sumatera, 
London MDCCLXXXIII
Zain, Mochamad Adib dan Ahmad Siddiq, 
2015, Pengakuan Atas 
Kedudukan Dan Keberadaan (MHA) Pasca Dibentuknya 
Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa, 
JURNAL: PENELITIAN 
HUKUM Volume 2, Nomor 
2, Juli 2015
Zuraida, Ida,2013, Teknik Penyusunan 
Peraturan Daerah, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2013.
Muchlisin Riadi, Pengertian, Fungsi dan 
Dimensi Kearifan Lokal, 
https://www.kajianpustaka.com/2017/09/pen
gertian-fungsi-dimensi-kearifan-lokal.html.
https://www.mongabay.co.id/2018/10/21/pet
ani-kopi-rejang-lebong-menanti-kepastian-lahan/
Bakarbessy, A.D. Kajian Yuridis Terhadap 
Kedudukan Desa Dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, 
https://fhukum.unpatti.ac.id/kajian-yuridis-terhadap-kedudukan-desa-dalam-negara-kesatuan-republik-indonesia/.16 September 
2013.