aftar Pustaka
Anggun Malinda, Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, 
Korban), Yogyakarta: Garudhawaca, 2016.
A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu, Kapita Selekta 
Hukum Pidana. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015. 
Anggun Malinda, Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, 
Korban), 2007.
Chaerudin, dkk, Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Editama, 
Bandung, 2008.
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian 
Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 
2010.
Ibnu Masud, Irsal, I. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DI KECAMATAN SELEBAR 
KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 
DAN HUKUM POSITIF. Al-Khair Journal: Management, Education, And Law, 1(1), 47-58
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: 
Rineka Cipta, 2015.
Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia dalam Negara 
Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche 
Rechtsstaat), Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Salim HS, Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori 
Hukum pada Penelitian tesis dan disertasi, PT. Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian 
Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja 
Grafindo Persada , Jakarta, 2003.
62 Qiyas Vol. 8, No. 1, April 2023
Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 2000
Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, 2012. 
Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, 
Jakarta, 2012.
Siti sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijakan 
Lingkungan, Airlangga University, Surbaya, 2005.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak. 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban. 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan 
Kepada Saksi Korban.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi 
Korban Tindak Pidana.
Naskah Akademik RUU KUHP, Badan Pembinaan 
Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2015.
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2017.
Nasional Tempo.com, “Berkaca Kasus Baiq Nuril 
Korban Pelecehan Seksual Jangan Bungkamâ€, melalui https://nasional.tempo.co, diakses pada tanggal 27 
Juni 2022, Pukul 23.10 wib