Abdullah Choliq, Fungsi Hukum 
Dan Asas-Asas Dasar 
Negara Hukum, 
http://pacilacapkab.go.id/a
rtikel/REFLEKSIHUKUM.pdf, diakses 
pada tanggal 20 agustus 
2020.
Dahlan Thaib, 2000, Konsepsi 
Kedaulatan Rakyat 
Menurut UUD 1945 
dan Implementasinya 
(Disertasi), Program 
Pasca Sarjana 
Universitas 
Padjajaran, Bandung.
Didik G Suharto, 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 
Dalam Perpektif 
Desentralisasi 
Administrasi dan 
Desentralisasi Politik, 
Jurnal Bina Praja, 
Volume 4 No 3 
September 2012, 
Fifi Agustin, Isa Anshori, 
Partisipasii Politik 
Masyarakat Dalam Pemilihan 
Kepala Desa 2020 Ditengah 
Pandemi Covid-19 (Studi 
Kasus di Desa 
Kedungbanteng Kecamatan 
Tanggulangin Kabupaten 
Sidoarjo),Mimbar:Jurnal 
Penelitian Sosial dan Politik, 
Juni 2021, Volume 10 No 1.
Fikhri andhito Putra, Haniah 
Hanafie, Modal Sosial dalam pemilihan kepala desa, 
(Pilkades) (Studi Terhadap 
Tokoh Wandi Sebagai Calon 
Kepala Desa di Desa 
Susukan, Kecamatan 
Susukan, Kabupaten Cirebon, 
Jawa Barat Tahun 
2019),Jurnali denpenden: 
jurnal Politik Indonesiai dan 
Global Volume 2 No 2 
Oktober 2021
H.A.M. Wijaya, 2008. Otonomi 
Desa.Jakarta : PT. 
Grafindo Persada.
Haris Mubarak, Indra Fauzan, 
Sistem Pemilihan 
Kepala Desa dan 
Pengangkatan Lurah 
serta Pengaruhnya 
terhadap Pelayanan 
Publik : Studi Kasus 
Perbandingan di kota 
Jambi dan Muaro 
Jambi, Jurnal Politeie 
11 (2) 2019.
Juanda, 2004, Hukum 
Pemerintahan Daerah,
Alumni, Bandung.
Sjachran Basah, 1992, Ilmu 
negara, Pengantar, 
Metode dan Sejarah 
Perkembangan, Citra 
Adya Bakti, Bandung.
Tim Pengkajian Hukum, 2011, 
Laporan Pengkajian 
Hukum Tentang 
Penyelesaian Sengketa 
Pemilihan Kepala 
Desa, Pusat Penelitian 
Dan Pengembangan 
Sistem Hukum 
Nasional Badan 
Pembinaan Hukum 
Nasional Kementerian 
Hukum Dan Ham RI. 
Unang Sunarjo, 2004, 
Pemerintahan Desa 
dan Kelurahan, tarsito, 
Bandung.
Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 1945.
Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 
2004 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1986 
Tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 35) yang telah 
diubah dengan UndangUndang Republik 
Indonesia Nomor 51 
Tahun 2009 Tentang 
Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1986 Tentang 
Peradilan Tata Usaha 
Negara (Lembaran 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 
Nomor 160, Tambahan 
Lembaran Negara 
Republik Indonesia 
Nomor 5079)
Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran 
Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587)
Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran 
Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495);
Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 43 
Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123);