<p align="center">DAMPAK PENGHAPUSAN UJIAN NASIONAL SERTA PERAN ASESMEN KOMPETENSI MINIMUM TERHADAP MOTIVASI BELAJAR PESERTA DIDIK DI MADRASAH ISLAMIYYAH</p><p align="center"><em>Gustiva Andri<sup>1</sup></em></p><p align="center">Gustivaandri99@gmail.com</p><p align="center"><sup>1</sup>Magister Ilmu Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta</p><p align="center"><strong>ABSTRACT</strong></p><p><em>This study aims to analyze the impact of the abolition of the National Exam and the role of the Minimum Competency Assessment on children's learning motivation in Indonesia. In recent years, education policy in Indonesia has undergone significant changes, one of which is the replacement of the National Exam with the Minimum Competency Assessment. AKM focuses on students' basic literacy and numeracy skills, which aims to provide a more comprehensive picture of students' abilities compared to the National Exam system which is more oriented towards mastery of curriculum material. This research used a qualitative method with a case study approach in several schools in different parts of Indonesia. Data were obtained through in-depth interviews with students, teachers and parents, as well as analysis of education policy documents. The results showed that the abolition of the National Exam and the introduction of the AKM had a positive effect on children's learning motivation. Students feel more motivated because the assessment is more relevant to their real abilities and does not only focus on memorizing material. In addition, teachers and parents also felt a positive change in the teaching and learning approach, where the focus shifted from exam preparation to developing critical thinking skills and concept understanding. However, challenges remain, such as the need for curriculum adaptation and teacher capacity building in effectively implementing IMR. In conclusion, the abolition of the National Examination and the implementation of the Minimum Competency Assessment have an important role in improving children's motivation to learn in a more holistic way and in accordance with the needs of 21st century education. The implementation of this policy requires support and collaboration from all relevant parties in order to run successfully and provide optimal benefits for the development of education in Indonesia.</em></p><p><strong><em>KEY WORDS</em></strong><em>: National Exam, Minimum Competency Assessment</em></p><p align="center"><strong>ABSTRAK</strong></p><p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penghapusan Ujian Nasional serta peran Asesmen Kompetensi Minimum terhadap motivasi belajar anak di Indonesia.. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan pendidikan di Indonesia mengalami perubahan signifikan, salah satunya adalah penggantian Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum. AKM berfokus pada kemampuan dasar literasi dan numerasi peserta didik, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemampuan peserta didik dibandingkan dengan sistem Ujian Nasional yang lebih berorientasi pada penguasaan materi kurikulum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada beberapa sekolah di berbagai wilayah Indonesia. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan peserta didik, guru, dan orang tua, serta analisis dokumen kebijakan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan Ujian Nasional dan pengenalan AKM berpengaruh positif terhadap motivasi belajar anak. Peserta didik merasa lebih termotivasi karena penilaian yang diberikan lebih relevan dengan kemampuan nyata yang mereka miliki dan tidak hanya berfokus pada penghafalan materi. Selain itu, guru dan orang tua juga merasakan perubahan positif dalam pendekatan belajar mengajar, di mana fokus beralih dari sekedar persiapan ujian menuju pengembangan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep. Namun, tantangan tetap ada, seperti perlunya adaptasi kurikulum dan peningkatan kapasitas guru dalam menerapkan AKM secara efektif. Kesimpulannya, penghapusan Ujian Nasional dan penerapan Asesmen Kompetensi Minimum memiliki peran penting dalam meningkatkan motivasi belajar anak dengan cara yang lebih holistik dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan abad 21. Implementasi kebijakan ini memerlukan dukungan dan kolaborasi dari semua pihak terkait agar dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat optimal bagi perkembangan pendidikan di Indonesia.</p><p><strong>KATA KUNCI</strong>: Ujian Nasional, Asesmen Kompetensi Minimum</p><p> </p><p><strong>PENDAHULUAN</strong></p><p>Kurikulum pendidikan di indonesia mengalami perubahan dan perbaikan setiap tahunnya. Hal ini dilakukan agar pendidikan di indonesia mengalami peningkatan yang lebih baik agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu dan dapat bersaing di dunia kerja. Pendidikan di indonesia saat ini telah membuat sebuah program merdeka belajar yang bertujuan untuk memberikan suasana belajar yang bahagia baik bagi guru maupun bagi peserta didik. Merdeka belajar merupakan salah satu upaya kemerdekaan dalam berfikir dan berekspresi (Fauziah et al., 2021).</p><p>Ujian nasional merupakan salah satu alat penilaian yang digunakan untuk mengetahui secara simultan dan luas kemampuan kognitif peserta didik Indonesia mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dan sederajat. Tujuan dari dilaksanakannya program asesmen nasional ini oleh pemerintah adalah untuk memiliki standar penilaian nasional bagi Indonesia karena dapat dikatakan Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari banyak pulau, sehingga memiliki standar penilaian nasional merupakan pilihan yang tepat. Tentu kita sepakat bahwa salah satu komponen terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari komponen pendidikan adalah evaluasi pendidikan. Namun ada hal yang perlu ditekankan, yaitu tidak semua bentuk penilaian dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan. Apabila suatu alat penilaian digunakan secara tepat dan akurat maka akan mampu mengukur pencapaian setiap tujuan, sehingga akan menghasilkan informasi mengenai tingkat keberhasilan pendidikan yang dicapai. Namun sebaliknya, jika alat ukur yang digunakan tidak relevan maka hal ini dapat mengakibatkan kesalahan pada hasil pengukuran sehingga informasi yang diperoleh menjadi tidak akurat atau bahkan salah total.</p><p>Dalam konteks ini, ujian nasional berfungsi sebagai sistem evaluasi pendidikan nasional mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Kenyataannya, pelaksanaan ujian nasional seringkali terkendala oleh permasalahan mendasar seperti kurangnya persiapan. Jumlah lembaga pendidikan sedikit, kualitas proses pembelajaran rendah, dan perhatian pemerintah pusat dan daerah tidak seimbang. Memang sangat beralasan untuk mengukur mutu pendidikan secara nasional dengan standar tertentu berdasarkan sentralitas model evaluasi ujian nasional. Namun permasalahan lain yang kerap disinggung para pakar pendidikan pun muncul, yakni menjadikan nilai ujian masuk perguruan tinggi sebagai satu-satunya faktor penentu kelulusan peserta didik (Ghani &amp; Zharfa, 2020).</p><p>Temuan Jurnal Pendidikan Pascasarjana Universitas Islam 45 Bekasi (Asiah &amp; Rofieq, 2011) menunjukkan bahwa selama ini ujian nasional hanya menilai aspek kognitif dan soal-soal dalam ujian nasional hanya meminta peserta didik untuk menghafal fakta-fakta ilmiah yang diberikan. oleh guru dalam manajerial kelas, padahal aspek emosional dan psikomotorik tidak bisa diukur dengan soal ujian nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ujian nasional tidak mengikuti model kurikulum yang ditentukan oleh pemerintah sendiri, pada dasarnya mencakup tiga aspek penting bidang pendidikan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta tidak melaksanakan penilaian berbasis kemampuan. Ujian nasional.</p><p>Seiring dengan perkembangan zaman pendidikan selalu dihadapkan pada berbagai persoalan yang multikompleks, mulai dari persoalan konseptual teoritis, sampai implementasi operasional praktis. Begitu pula dengan sistem evaluasi yang digunakan dalam pendidikan nasional. Hal ini tentu harus menjadi perhatian tersendiri bagi para pakar pendidikan, hingga pada akhirnya, ditahun 2020 dimana terjadi keputusan menteri pendidikan yang cukup mengejutkan banyak pihak dengan adanya penghapusan UN.</p><p>Dengan adanya penghapusan ujian nasional ini, Nadiem Anwar Makarim sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan memberikan kebijakan tentang pendidikan merdeka belajar.  Kebijakan pendidikan merdeka belajar merupakan program yang disampaikan nya pada awal era kepemimpinannya sejak dilantik 23 Oktober 2019. Berdasarkan pidato beliau, latar belakang digulirkan kebijakan merdeka belajar ini adalah banyaknya masyarakat yang mengeluh dengan sistem pendidikan nasional yang telah dan sedang berlaku, banyak peserta didik yang sudah ditetapkan nilai Ujian Nasional (UN) yang diraihnya sebelum proses UN berlangsung. Kebijakan merdeka belajar yang digagas menteri pendidikan dan kebudayaan, nadiem, terdiri atas empat poin. Pertama, ujian sekolah berstandar nasional (USBN) ditiadakan, program ini dikembalikan kepada kebijakan sekolah. Kedua, UN diganti dengan assesmen kompetensi minimum (AKM) dan survei karakter. Ketiga, tiga belas komponen yang terdapat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) diganti menjadi 3 komponen. Keempat, peraturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang berorientasi pada proporsional (Nurhikmah et al., 2021).</p><p>Tujuan dari kebijakan baru yang disampaikan oleh kememtian pendidikan Nadiem Anwar Makarim ini adalah agar sekolah dapat lebih bebas atau merdeka dalam penilaian hasil belajar peserta didiknya sendiri. Kebijakan kedua yaitu mengenai Ujian Nasional. Nadiem Makariem menyebutkan bahwa tahun 2020 akan menjadi pelaksanaan UN yang terakhir. Penyelenggaraan UN pada tahun 2021 akan di ganti dengan AKM dan Survei Karakter. Asesmen ini terdiri dari kemampuan literasi, numerasi dan penguatan pendidikan karakter (Norfika Yuliandari &amp; Hadi, 2020).</p><p>Seiring perkembangan zaman, kemerdekaan belajar ini menjadi suatu hal yang menarik dikaitkan dengan teknologi dan kecakapan abad XXI. Era globalisasi, perkembangan teknologi yang pesat serta kebutuhan terhadap profesi menuntut permintaan keterampilan yang lebih tinggi dan berbeda. Peserta didik dihadapkan pada kompetensi dimana mereka memiliki kemampuan berpikir kritis atau memecahkan masalah, kreatif, mampu berkomunikasi dan mampu berkolaborasi.</p><p>Asesmen kompetensi minimum merupakan salah satu solusi yang akan digunakan pada abad XXI. Assesmen kompetensi minimum marupakan salah satu instrument assessmen nasional kepada peserta didik yang bepegangan pada dua kemampuan dasar yakni literasi membaca dan numerasi (Nurhikmah et al., 2021).</p><p> </p><p><strong>METODE PENELITIAN</strong></p><p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, serta keaslian yang tejadi pada saat ini. Dengan kata lain penelitian deskriptif mengambil suatu permasalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual (Chalil &amp; Barus, 2014). Sedangkan penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami suatu fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.  informan dipilih menggunakan teknik <em>purposive sampling</em>. Setelah memilih informan, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik Miles dan Huberman yaitu mengumpulkan data, setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis, selanjutnya mereduksi data dan menyimpulkan penelitian.  Selanjutnya hasil analisis data disajikan dalam bentuk uraian naratif (Dr. J.R. Raco, M.E., 2010).</p><p><strong>PEMBAHASAN</strong></p><p><strong>Ujian Nasional</strong></p><ol><li><strong>1.      </strong><strong>Defenisi Ujian Nasional</strong></li></ol><p>Ujian Nasional (UN) merupakan suatu penilaian untuk mengetahui apakah rumusan tujuan pendidikan yang diterjemahkan ke dalam kurikulum dapat dicapai atau tidak. (Simbolon et al., 2003). Ujian Nasional (UN) juga merupakan tes standar nasional untuk mencapai kelulusan secara nasional dan merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 63 yang menyatakan bahwa penilaian dilakukan oleh guru, satuan pendidikan   sekolah. Regulasi itu kemudian direvisimen jadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015.Sehingga dapat disimpulkan ujian nasional (UN) adalah kebijaan kependidikan yang diambil oleh pemerintah, secara umum tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja pendidikan secara nasional. Dengan evaluasi sebuah kegiatan akan diketahui keberhasilan atau bahkan kegagalanya.</p><ol><li>Tujuan dan Fungsi Ujian Nasional</li></ol><p>Menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 153 Tahun 2003 tujuan Ujian Nasional ialah <em>pertama, </em>untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik melalui pemberian tes pada sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, dan sekolah lanjutan tingkat atas. <em>Kedua </em>bertujuan untuk mengukur mutu pendidikan, <em>ketiga </em>mempertanggung jawab penyelenggaraan Pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, sampai tingkat sekolah. Sedangkan fungsi UN <em>pertama,</em> alat pengendali mutu pendidikan secara nasional, <em>kedua</em> pendorong peningkatan mutu pendidikan, <em>ketiga</em> bahan dalam menentukan kelulusan peserta didik, <em>keempat</em> bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan peserta didik pada jenjang yang lebih tinggi (Supa’at, 2013).  Dapat disimpulkan bahwa ujian nasional tersebut pada dasarnya adalah salah satu cara yang digunakan untuk penggalian informasi tentang kualitas pendidikan nasional. Penggalian informasi ini dilakukan dengan menggunakan seperangkat ujian dan dengan menggunakan peserta didik sebagai sumber data informasi tersebut. Informasi tentang mutu ini diharapkan merupakan cerminan bagaimana manajemen berbasis sekolah itu diselenggarakan di tiap-tiap sekolah. Akan tetapi, tujuan dan fungsi UN yang telah dirumuskan tersebut tidak semuanya dipahami atau diketahui secara umum. Dalam pengertian apakah semua tujuan dan fungsi yang dicanangkan benar-benar direalisasikan oleh Pemerintah.</p><ol><li>Hal Positif yang diperoleh dari Ujian Nasional</li></ol><p>Sejak awal diselenggaraannya UN tahun 2005 sampai dengan berakhir pelaksanannya tahun 2020, UN tetap dianggap penting dan diperlukan untuk pengendalian mutu lulusan pada jenjang pendidikan. Di samping itu, selain merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik, UN dapat memberikan umpan balik tentang kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang pada akhirnya memunculkan strategi peningkatan mutu pembelajaran itu sendiri. Pencapaian standar kelulusan oleh peserta didik dapat dipandang sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas SDM. Gambaran tentang hal itu diperoleh dari UN yang menyajikan hasil evaluasi dan analisis ketuntasan materi yang disampaikan pada peserta didik. Perlu disadari bahwa UN hanya merupakan salah satu alat ukur tingkat pencapaian prestasi belajar peserta didik dalam memenuhi standarisasi pendidikan di Indonesia. Di Indonesia kualitas pendidikan antarsekolah sangat bervariasi, dari yang tertinggi sampai yang terendah.</p><p>Pada buku Ujian Ideal di Masa Mendatang oleh Handayani, dari berbagai pendapat para ahli dan praktisi pendidikan serta berdasarkan pada hasil kajian yang telah dilakukan, diperoleh pandangan terhadap Ujian Nasional sebagai berikut (Handayani, 2020):</p><ol><li>Perlunya Standar Nasional. UN berkaitan langsung dengan standar nasional kualitas pendidikan UN sebagai bentuk komitmen terhadap upaya mengendalikan mutu (<em>quality assurance</em>) pendidikan. Standar nasional diterapkan sebagai bentuk komitmen bangsa dan negara Indonesia terhadap upaya pengendalian mutu pendidikan.</li><li>Amanat Undang-Undang Sisdiknas. UN dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat UU Nomor 20 tahun 2003. Jika UN tidak dilaksanakan justru akan melanggar undang-undang. Standar Nasional Pendidikan ada karena konsekuensi logis dari adanya undang-undang. UN adalah wujud realisasi dari Standar Nasional Pendidikan. Dalam pendidikan terdapat dua bentuk asesmen yaitu <em>large-scale assessment</em> (seperti UN) dan <em>small-scale assessment </em>(seperti asesmen kelas) yang keduanya memiliki fungsi yang berbeda.</li><li>Pembangkitan Etos Kerja untuk Belajar Keras. Dorongan agar peserta didik dapat belajar secara intensif dan sungguh-sungguh perlu dimunculkan kembali. Dalam hal ini UN dapat dijadikan alat agar peserta didik termotivasi untuk belajar.</li></ol><p> </p><ol><li>Dampak Ujian Nasional</li></ol><p>Menurut Simbolon ujian dirancang untuk mengukur setidaknya dua hal yaitu kemajuan hasil belajar peserta didik dan keefektifan pengajaran. Kontroversi mengenai Ujian Nasional sudah ada semenjak tahun 2002/2003 saat diberlakukannya UAN. Banyak perdebatan mengenai dampak dari Ujian Nasional yang diperdebatkan, diantaranya (Simbolon et al., 2003) :</p><ol><li>Dalam pendidikan, kemampuan peserta didik mencakup tiga aspek yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Tetapi yang dinilai dalam Ujian Nasional hanya satu aspek yaitu kognitif saja.</li><li>Dalam UU no 20 tahun 2003 pasal 59 ayat 1 tercantum “Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Tetapi dalam kenyataannya UN pemerintah hanya melakukan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik yang sebenarmya, padahal tugas evaluasi tersebut bisa diserahkan kepada pendidik.</li><li>Dalam penyelenggaran ujian pengawasan menjadi hal penting dalam Ujian Nasional agar tidak terjadinya kecurangan tetapi pada faktanya seringkali terjadi kecurangan contohnya terjadi kerjasama antar guru untuk memudahkan atau memberi peluang peserta didik menyontek. Kasus beberapa sekolah guru terutama guru mata pelajaran memberi bahkan menjual kunci jawaban.</li><li>Dampak Standarisasi Nilai Ujian Bagi Peserta didik, terdapat 3 dampak serius ujian yang distandarkan dan tersentralisasi: <em>pertama, </em>berkurangnya waktu pengajaran waktu. <em>Kedua, </em>diabaikannya materi kurikulum yang tidak diujikan. <em>Tiga, </em>meningkatnya pemakaian materi persiapan yang mirip dengan tes. Sangat tidak adil bagi peserta didik jika ujian distandarkan, didasarkan pada asumsi bahwa semua peserta didik mampu mencapai standar akademik tinggi tanpa melalui hasil kajian yang mendalam dimana semua peserta didik diperlakukan seoalah-olah sama. Padahal faktanya, mereka sangat beragam dalam kemampuan intelektual, daya serap, muatan akademis, latar belakang ekonomi, kondisi keluarga, keberagaman fasilitas sekolah dan sebagainya.</li><li>Dampak Ujian Nasional jika masih sebagai penentu kelulusan, jika Ujian Nasional dijadikan penentu kelulusan sangat merugikan peserta didik karena UN tidak bersifat representatif. Dikatakan tidak representatif karena Ujian Nasional selain hanya menilai kognitif peserta didik saja tetapi juga hanya mengujian beberapa mata pelajaran saja. Dengan adanya Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan menjadi momok yang mengerikan bagi peserta didik, hal ini dikarenakan banyak peserta didik bahkan orang tua yang memanggil guru privat atau mengikuti bimbingan belajar yang harganya fantastis, bahkan yang lebih aneh lagi orang tua mendatangi dukun agar anaknya diberikan kemudahan menjawab soal Ujian Nasional. Standar kelulusan Ujian Nasional yang pernah diberlakukan di Indonesia secara tidak langsung telah mematikan karakter peserta didik karena banyak peserta didik yang berlomba mendapatkan hasil Ujian Nasional terbaik dengan menghalalkan segala cara agar lulus Ujian Nasional misalnya membeli kunci jawaban, pergi ke dukun dan lain sebagainya.</li><li>Tidak hanya itu pada penelitian Supa’at, bahwa dampak UN ini bisa mengenai psikologis peserta didik, banyak yang stress, sakit, gelisah, frustasi, bahkan depresi karena dihinggapi rasa takut dan malu jika gagal UN (Supa’at, 2013). Tak mengherankan semua energi Depdikbud, orang tua dan peserta didik diarahkan sepenuhnya untuk UN. UN yang mengambil bentuk pilihan ganda hanya dapat menguji hafal fakta dan kemampuan berfikir konvergen. Sementara beragam persoalan dalam kehidupan membutuhkan ragam kreativitas dan kemampuan berfikir divergen, kreativitas, keterampilan memecahkan dengan daya analisis masalah dan ketajaman mendesain.</li></ol><p> </p><p><strong>ASESMEN KOMPETENSI MINIMUM</strong></p><ol><li><strong>1.      </strong><strong>Defenisi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)</strong><strong></strong></li></ol><p>Komponen utama pendidikan dibedakan menjadi tiga yaitu kurikulum, pembelajaran dan asesmen. Kurikulum mencakup tentang apa yang akan dipelajari. Pembelajaran menyangkut tentang bagaimana cara mencapai tujuan untuk menguasai materi sesuai dengan kurikulum. Sedangkan asesmen mengukur tentang segala sesuatu yang sudah dipelajari, apa saja dan sejauh mana. Assesmen merupakan penerapan penggunakaan alat penilaian untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang sejauh mana keberhasilan peserta didik dalam menguasai kompetensi tertentu (Rohim, 2021). <strong></strong></p><p>Asesmen merupakan langkah yang dilakukan untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan, serta digunakan pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam pendidikan.  Penilaian memerlukan suatu instrumen (alat) yang digunakan agar hasil yang didapatkan objektif untuk mengukur hasil belajar peserta didik dengan tepat. Pada skala internasional, instrumen penilaian (asesmen) yang digunakan adalah PISA (<em>Programme for International Student Assessment</em>) dan TIMSS (<em>Trend In International Mathematics And Science Study</em>). Selain TIMSS, hasil PISA sering dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan di berbagai negara termasuk di Indonesi (Rokhim et al., 2021).<strong></strong></p><p>Pada tahun 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan secara resmi bahwa Ujian Nasional (UN) pada tahun 2021 akan dihapuskan dan digantikan dengan Asesmen Nasional (AN) dalam Program Merdeka Belajar (KEMENDIKBUD RI, 2020). Asesmen Nasional merupakan program evaluasi pendidikan yang sangat barudi Indonesia dan program pengganti Ujian Nasional (UN) pada tahun 2021. Asesmen Nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun Asesmen Nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem, Asesmen Nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di satuan pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021, Asesmen Kompetensi Minimum adalah pengukuran kompetensi peserta didik dalam Literasi Membaca dan Literasi Matematika (Numerasi). Menurut Mendikbud yang bersumber dari Siaran Pers KementerianPendidikan dan Kebudayaan Nomor : 293/sipres/A6/X/2020, Aspek Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar kognitif yaitu literasi dan numerasi. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021, Literasi Membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkonstribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan Literasi Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan Dunia (Wandira et al., 2022).<strong></strong></p><p>Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika (numerasi). Baik pada literasi membaca maupun numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis-sistematis,keterampilan bernalarmenggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. AKM menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten saja (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).<strong></strong></p><p>Menurut Maulidina Sri Hartatik peserta didik dengan kemampuan matematika tinggi mampu menggunakan berbagai macam angka atau simbol yang terkait matematika dasar untuk memecahkan masalah matematika, mampu menganalisis informasi dalam bentuk grafik, tabel, bagan dan lainnya dan menggunakan informasi tersebut dalam menyelesaikan masalah (Sri Hartatik, 2020). Oleh karena itu, peserta didik dengan numerasi yang tinggi akan mampu memecahkan masalah-masalah matematika denganbaik, sehingga pembelajaran matematika bermanfaat bagi diri peserta didik khususnya. Dengan demikian, penyusunan desain soal AKM Numerasi disusun berbasis konteks dalam kehidupan sehari-hari (Ratna Sari, 2021). <strong></strong></p><ol><li>Tujuan Asesmen Kompetensi Minimum</li></ol><p>Dalam pembelajaran terdapat tiga komponen penting, yaitu kurikulum (apa yang diharapkan akan dicapai), pembelajaran (bagaimana mencapai) dan asesmen (apa yang sudah dicapai). Asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Asesmen Kompetensi Minim dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar-mengajar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar murid.</p><p>Pelaporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian murid. Dengan demikian “<em>Teaching at the right level</em>â€ dapat diterapkan. Pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian murid akan memudahkan murid menguasai konten atau kompetensi yang diharapkan pada suatu mata pelajaran (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).  Oleh karena Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) diselenggarakan guna mendapatkan informasi untuk dapat memperbaiki kualitas pembelajaran dengan harapan akan dapat memperbaiki  hasil belajar peserta didiknya juga. Pelaksanaan asesmen tidak hanya mengukur penguasaan materi pengetahuan sesuai dengan kurikulum, namun dirancang khusus untuk mengetahui kualitas pendidikan secara menyeluruh dan melakukan perbaikan atas mutu pendidikan yang dirasa masih kurang. Fokus utama AKM adalah pada terpenuhinya kemampuan literasi membaca dan literasi numerasi pada peserta didik.</p><ol><li>Penyusunan Soal AKM</li></ol><p>Penyusunan asesmen kompetensi berbasis pada penilaian daya nalar menggunakan bahasa (literasi) dan daya nalar berbasis data angka (numerasi) yang bertolok ukur dari konsep <em>Programme for International Student Assessment</em> (PISA). Konsep penilaian ini merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Instrumen soal AKM tidak hanya berisi topik atau konten suatu materi tertentu melainkan mencakup beberapa komponen yaitu konten, konteks dan proses kognitif yang harus dilalui oleh peserta didik (Rohim, 2021).</p><p><strong>Dampak Penghapusan Ujian Nasional</strong><strong> Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik </strong></p><p>Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor 1 tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Corona virus atau covid-19 merupakan virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas dapat ringan, sedang bahkan dapat menyebabkan kematian, seperti penyakit flu dan siapa pun dapat terinfeksi, orang yang sistem imun tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini (Kirana et al. 2020). Dalam Surat  Edaran Mendikbud Nomor1 Tahun 2021 tercantum keputusan meniadakan UN dan ujian kesetaraan karena penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat sehingga perlu dilakukan langkah cepat demi mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir dan batin peser tadidik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Meski tidak ada UN namun tetap ada ketentuan kelulusan bagi peserta didik dan pelaksanaan kenaikan kelas, cara menentukan kelulusan peserta didik mulai tahun 2021 menggunakan asesmen kompetensi minumu dan survey karakter (Triatmaja et al., 2022).<strong></strong></p><p>Adapun Dampak Positif dari dihapuskannya Ujian Nasinal adalah:</p><ol><li>Meningkatkan Fokus pada Proses Belajar,</li></ol><p>Dengan dihapuskannya UN, fokus pendidikan diharapkan beralih dari mengejar nilai ujian semata menjadi lebih berfokus pada proses belajar dan pengembangan diri peserta didik. Hal ini memungkinkan penerapan metode pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan berpusat pada peserta didik.</p><ol><li>Mengurangi Tekanan dan Kecemasan,</li></ol><p>Saat pelaksanaan Ujian Nasional sering kali menimbulkan tekanan dan kecemasan yang signifikan bagi peserta didik. Penghapusannya dapat membantu meringankan beban mental dan emosional mereka, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih tenang dan focus.</p><ol><li>Meningkatkan Minat Belajar</li></ol><p>Dengan dihapuskannya UN tidak adalagi bayang-bayang UN, oleh karena itu peserta didik diharapkan dapat lebih termotivasi untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka secara lebih mendalam. Pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan mereka dapat meningkatkan motivasi intrinsik untuk belajar.</p><ol><li>Mengembangkan Kemampuan Non-Akademik</li></ol><p>Dengan berkurangnya focus peserta didik pada persiapan UN, maka peserta didik diharapkan memiliki lebih banyak waktu untuk mengembangkan kemampuan non-akademik seperti soft skills, kreativitas, dan kepemimpinan (Triatmaja et al., 2022).</p><p>Kemudian adapun  dampak negative dari penghapusan ujian nasional:</p><ol><li>Kehilangan Standar Pengukuran</li></ol><p>Dengan dihapuskannya UN menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana mengukur kemajuan belajar dan kesenjangan pendidikan antar daerah.dikarenakan UN selama ini menjadi salah satu standar pengukuran pencapaian belajar peserta didik secara nasional.</p><ol><li>Penurunan Semangat Belajar</li></ol><p>Bagi beberapa peserta didik, UN mungkin menjadi motivasi untuk belajar dengan giat. Tanpa adanya UN, mereka mungkin merasa kehilangan dorongan untuk belajar dan prestasinya bisa menurun.</p><ol><li>Kurangnya Persiapan untuk Ujian Lain: UN tidak hanya berfungsi sebagai penentu kelulusan, tetapi juga sebagai persiapan untuk ujian lain seperti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Test Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penghapusannya dapat membuat peserta didik kurang siap dalam menghadapi ujian-ujian tersebut (Safitri, 2019).        </li></ol><p>Dari beberapa dampak negatif dan positif yang sudah penulis paparkan, adapun dampak dari penghapusan UN terhadap mottivasi belajar peserta didik yang peneliti temukan dilapangan ialah, banyak dari peserta didik yang malas dan kurang kurang berpartisifasi didalam kelas ketika pembelajaran berlangsung, dikarenakan mereka beranggapan bahwa tidak pun mereka belajar asal ikut ujian akhir semester mereka akan tetap lulus. Padahal jika mereka belajar dengan sungguh dan mendapatkan nilai yang bagus itu akan mempermudah untuk masuk ke universitas-universitas yang mereka inginkan.</p><p><strong>Peran Asesmen Kompetensi Minimum Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik</strong></p><p>Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) adalah upaya pemerintah Indonesia untuk menggantikan Ujian Nasional (UN) dengan tujuan menilai kompetensi dasar siswa dalam literasi dan numerasi. AKM diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan siswa dan memotivasi mereka untuk belajar. Meskipun AKM tidak secara langsung mengukur motivasi belajar, namun pelaksanaannya dapat memberikan beberapa dampak positif terhadap motivasi belajar peserta didik diantarnya yaitu: <em>Pertama</em>; Meningkatkan Kesadaran akan Pentingnya Literasi dan Numerasi; AKM menekankan pentingnya kemampuan literasi dan numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya belajar dan meningkatkan motivasi mereka untuk meningkatkan kemampuan tersebut. <em>Kedua</em>; Memberikan Umpan Balik yang Bermakna; AKM memberikan hasil yang lebih komprehensif dibandingkan Ujian Nasional (UN) sebelumnya. Hasil AKM dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik dalam literasi dan numerasi. Umpan balik ini dapat membantu peserta didik untuk fokus pada area yang perlu diperbaiki dan meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. <em>Ketiga</em>;<em> </em>Mendorong Penerapan Pembelajaran yang Lebih Berkualitas; Hasil AKM dapat menjadi acuan bagi guru dan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru dapat menggunakan hasil AKM untuk merancang pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena mereka merasa pembelajaran yang mereka dapatkan lebih relevan dan bermanfaat. <em>Keempat</em> ; Mengurangi Tekanan dan Kecemasan; Berbeda dengan UN yang berfokus pada seluruh kurikulum, AKM berfokus pada kompetensi dasar, sehingga mengurangi beban belajar dan tekanan psikologis siswa. Siswa dapat belajar dengan lebih tenang dan fokus pada penguasaan keterampilan dasar (Mamun &amp; Hasanuzzaman, 2020).</p><p>Meskipun demikian menurut penulis ada beberapa tantangan juga dalam pengimplementasiaan Asesmen Kompetensi Minimum ini diantaranya adalah Kesiapan Guru dan Infrastrukturnya, dimna dalam pengimplementasian AKM ini membutuhkan kesiapan dari segi pelatihan guru dan infrastruktur pendidikan yang memadai. Tanpa persiapan yang baik, efektivitas AKM dalam meningkatkan motivasi belajar bisa terhambat. Kemudian dari segi perubahan paradigma belajarnya. Perubahan dari UN ke AKM memerlukan perubahan paradigma dalam cara belajar dan mengajar. Siswa dan guru perlu waktu untuk beradaptasi dengan pendekatan baru ini apalagi disekolah tersebut kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.</p><p><strong>KESIMPULAN</strong></p><p>Dampak penghapusan UN terhadap motivasi belajar peserta didik masih kompleks dan multidimensi. Ada potensi dampak positif seperti berkurangnya tekanan dan meningkatnya fokus pada proses belajar. Namun, ada juga kekhawatiran tentang hilangnya standar pengukuran dan penurunan semangat belajar bagi beberapa siswa. Oleh karena penting untuk terus mengevaluasi dampak penghapusan UN dengan penelitian dan pengkajian yang lebih mendalam. Diperlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, seperti pemerintah, pendidik, orang tua, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa penghapusan UN tidak berakibat negatif pada motivasi belajar dan kualitas pendidikan peserta didik.<strong> </strong>Selain itu, perlu dicatat bahwa motivasi belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor lain di luar UN, seperti minat belajar, dukungan orang tua dan guru, dan kualitas pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan suportif untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik secara keseluruhan.<strong></strong></p><p>Kemudian peran Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) memiliki potensi besar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan cara yang lebih bermakna dan relevan. Dengan fokus pada kompetensi dasar yang esensial, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa, AKM dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung dan memotivasi. Namun, keberhasilan AKM dalam meningkatkan motivasi belajar sangat bergantung pada kesiapan guru, infrastruktur yang memadai. .Namun, perlu diingat bahwa AKM bukan satu-satunya faktor yang dapat memengaruhi motivasi belajar peserta didik. Faktor lain seperti minat belajar, dukungan orang tua dan guru, dan kualitas pembelajaran di sekolah juga memiliki peran penting.<strong> </strong>Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan suportif, serta menerapkan pembelajaran yang berkualitas agar dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik secara keseluruhan.<strong></strong></p><p><strong>DAFTAR PUSTAKA</strong></p><p>Asiah, S., &amp; Rofieq, A. (2011). Analisis Kebijakan Ujian Nasional Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (Smk). <em>Edukasi</em>, <em>3</em>(1), 75–92. https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/edukasi/article/view/699</p><p>Chalil, D., &amp; Barus, R. (2014). <em>Analisis Data Kualitatif Teori dan Aplikasi dalam Analisis SWOT, Model Logit, dan Structural Equation Modeling (Dilengkapi dengan Manual SPSS dan Amos)</em>.</p><p>Dr. J.R. Raco, M.E., M. S. (2010). METODE PENELlTlAN KUALlTATlF: JENIS, KARAKTERISTIK, DAN KEUNGGULANNYA. <em>PT Grasindo</em>, 146.</p><p>Fauziah, A., Sobari, E. F. D., &amp; Robandi, B. (2021). Analisis Pemahaman Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mengenai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). <em>Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan</em>, <em>3</em>(4), 1550–1558. https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/608</p><p>Ghani, S., &amp; Zharfa, M. (2020). Pengaruh Penghapusan Ujian Nasional Terhadap Motivasi Belajar Perserta Didik Di Masa Pandemi. <em>Jurnal Pendidikan Tematik</em>, <em>1</em>(3), 184–196.</p><p>Handayani, M. (2020). <em>Ujian yang ideal di masa mendatang</em>. Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p><p>KEMENDIKBUD RI. (2020). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan » Republik Indonesia. In <em>2020</em> (p. 2022). https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/11/pemerintah-daerah-diberikan-kewenangan-penuh-tentukan-izin-pembelajaran-tatap-muka</p><p>Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). AKM dan implikasinya pada pembelajaran. <em>Pusat Asesmen Dan Pembelajaran Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Dan KebudayaanPembelajaran Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan</em>, 1–37.</p><p>Mamun, M. A. A., &amp; Hasanuzzaman, M. (2020). Pengaruh Asesmen Nasional Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas 4 SDN 1 Kembang Harum Kecamatan Leuwimanggang Kabupaten Ciamis. <em>Energy for Sustainable Development: Demand, Supply, Conversion and Management</em>, 1–14.</p><p>Norfika Yuliandari, R., &amp; Hadi, S. (2020). Implikasi Asesmen Kompetensi Minimum Dan Survei Karakter Terhadap Pengelolaan Pembelajaran SD. <em>Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan</em>, <em>5</em>(2), 194–205.</p><p>Nurhikmah, N., Hidayah, I., &amp; Kadarwati, S. (2021). Persepsi dan Kesiapan Guru dalam Menghadapi Asesmen Kompetensi Minimum. <em>Cokroaminoto Journal of Primary Education</em>, <em>4</em>(1), 78–83. https://doi.org/10.30605/cjpe.412021.1294</p><p>Ratna Sari, D. (2021). AKM-Numerasi, Kemampuan Siswa, S Analisis Kemampuan Siswa SD dalam Menyelesaikan Soal Geometri Asesmen Kompetensi Minimum. <em>Jurnal Sekolah Dasar</em>, <em>6</em>(2), 87–93. https://doi.org/10.36805/jurnalsekolahdasar.v6i2.1750</p><p>Rohim, D. C. (2021). Konsep Asesmen Kompetensi Minimum untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Numerasi Siswa Sekolah Dasar. <em>Jurnal VARIDIKA</em>, <em>33</em>(1), 54–62. https://doi.org/10.23917/varidika.v33i1.14993</p><p>Rokhim, D. A., Rahayu, B. N., Alfiah, L. N., Peni, R., Wahyudi, B., Wahyudi, A., Sutomo, S., &amp; Widarti, H. R. (2021). Analisis Kesiapan Peserta Didik Dan Guru Pada Asesmen Nasional (Asesmen Kompetensi Minimum, Survey Karakter, Dan Survey Lingkungan Belajar. <em>Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan</em>, <em>4</em>(1), 61. https://doi.org/10.17977/um027v4i12021p61</p><p>Safitri. (2019). Dampak Penghapusan Ujian Nasional Yang Akan Diganti Dengan Sistem Asasmen Kompetensi dan Survey Karakter. <em>Jurnal : Kewarganegaraan</em>, <em>3</em>(2), 65–71.</p><p>Simbolon, D. K., Pd, M., Sotoyo, J. M., &amp; Timur, J. (2003). <em>Ujian Nasional Sebagai Penentu Kelulusan Merugikan Peserta Didik</em>. <em>57</em>(2), 1–14.</p><p>Supa’at. (2013). Madrasah dan Ujian Nasional Supa’at. <em>Jurnal Pendidikan Islam</em>, <em>7</em>.</p><p>Triatmaja, B., Ratri, A. K., &amp; Belajar, M. (2022). Analisis Dampak Penghapusan Ujian Nasional Pada Motivasi Belajar Siswa Kelas 6 Di SDN 2 Podorejo. <em>Riset Dan Inovasi Pendidikan Dasar</em>, <em>2</em>(2), 122–128.</p><p>Wandira, R. A., Ismail, &amp; Anggraini, I. (2022). Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Dan Survei Karakter pada SMA Negeri 9 Banda Aceh dan SMK Negeri 1 Banda Aceh. <em>JED: Jurnal Economica Didactica</em>, <em>27</em>(2), 58–66. https://jurnal.usk.ac.id/JED/article/view/28930</p><p> </p>