Arifin, Jaenal, 2008.â€Peradilan Agama Dalam 
Bingkai Reformasi Hukum Di 
Indonesiaâ€. Cetak 1. Jakarta: Fajar 
Interpratama Ofset.
Asshiddiqie, Jimlly 2006. Pengantar Ilmu 
Hukum Tata Negara Jilid 1. Sekretariat 
Jakarta: Jenderal Dan 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Asshiddiqie, Jimlly. 2003.Struktur 
Ketatanegaraan Indonesia Setelah 
perubahan keempat UUD tahun 
1945, Denpasar: Badan Pembinaan 
Hukum Nasional Dapertemen 
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia 
RI.
Asshiddiqie, Jimlly. 2006.Perkembangan dan 
Konsolidasi Lembaga Negara Pasca 
Reformasi,. Jakarta: Sekretariat Jendral 
Dan Kepaniteraan Mahkamah 
Kosntitusi RI.
Danil,Elwi.2012. KORUPSi (Konsep, Tindak 
Pidana, dan Pemberantasannya,
Jakarta: PT Raja Grapindo Persada.
Djaja, Ermansjah.2013.Membrantas Korupsi 
Bersama KPK. Jakarta: Sinar Grafika.
Indrayana, Denny. 2008. â€œNegara Antara Ada 
Dan Tiada Reformasi Hukum 
Ketatanegaraanâ€. Jakarta: Kompas.
Rohmah, E Imeldatur , bab II Kajian Teori. 
http://digilib.uinsby.ac.id/8699/57/Bab
%202.pdf. Diakses Pada Hari Rabu, 10 
Oktober 2019, Pukul 13.53 Wib
Sunaryo Mukhlas, Oyo. 2011. Perkembangan 
Peradilan Islam. Bogor: Penerbit Ghali 
Indonesia.
Triwulan Tutik, Titik. 2010. Konstruksi 
Hukum Tata Negara Indonesia Pasca 
Amandemen UUD 1945.Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
Tentang Komisi Pemberantas Tindak 
Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Tentang Tindak Pidana Korupsi
UUD NRI Tahun 1945
Wilbawa, Samodra. 2015. Reformasi 
Administrasi. Yogyakarta: Penerbit 
Gava Media.
Wilyono. 2012. Perkembangan Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana 
Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.