Pustaka Acuan
Buku-Buku
Anonymous, Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021,(Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu, Bengkulu, 2016)
Bambang Rudito et. al., Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi, (Jakarta:Kencana, 2016)
Harun Arsyad dan Sukamto, Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS, (Modul Diklat Analis Kepegawaian, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Jakarta, 2014)
Jonlar Purba, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017)
M. Solly Lubis, Politik dan Hukum di Era Reformasi, (CV. Mandar Maju, Bahan Bacaan Mata Kuliah Perspektif Hukum Pancasila, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2012)
Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017)
Internet
Anonymous, 36 PNS Bengkulu bermasalah , http:www.bengkulunews.co.id/12-pns-di-pecat-23-lagi-dalam-proses, diunduh pada tanggal 14 November 2017.
Anonymous, http://globespotes.blogspot.co.id/2014//08/sudah-dapat-dicopy.html, Pengertian Tindakan Preventef, represif, kuratif beserta ccontohnya, diunduh tanggal 17 Januari 2018.
Gunawan Graha, Pedoman Ilmu “Pengertian Penegakan Hukum dalam Masyarakatâ€, file:/Users/user/Document/Pengertian%20Penegakan%20Hukum%20dalam%20Masyarakat%20$20Pengertian%20ILMU.html, diunduh tanggal 18 Januari 2018.
Anonymous, Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016- 2021, (Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu, Bengkulu, 2016)
Soeroso dalam Ahmad Rifa’i, Akibat Hukum, file:///C:/Users/user/Documents/Akibat%20Hukum.htm, diunduh tanggal 6 Mei 2018
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.