Daftar Pustaka
Adi, I. R. Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komoditis. Depok: FISIP UI Press, 2007
Anggalana.“Sinergitas Pemerintahan Desa Dalam 
Pembentukan Peraturan Desa.â€ Pranata Hukum 15, 
no. 1 (2020)
Baharudin.“Analisis Kedudukan Peraturan Desa 
Dan Pembentukan Peraturan Desa Yang Demokratis Partipatoris.â€Jurnal Keadilan Progresif 10, no. 2 
(2019)
Dwiningrum, S. I. A. Desentralisasi Dan Partisipasi 
Masyarakat DalamPedidikan. Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2015
Fadli, Moh, Jazim Hamidi, and Mustafa Lutfi.Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif. Malang: UB 
Press, 2013
Hidayat, Arif. “Analisis Politik Hukum Partisipasi 
Masyarakat Dalam Sistem Penganggaran Daerah 
Di Indonesia Pasca Reformasi.â€ Pandecta 6, no. 1 
(2011)
Ihsan,Moch Musoffa. Ketahanan Masyarakat Desa. 
Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 
2015
Maharani, Yurika.“Sistem Pembentukan Peraturan 
Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa.â€ Kerthanegara 3, no. 3 (2015)
Marhum, Umar, and Maja Meronda. “Partisipasi 
Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa 
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: 
Studi Kasus Desa Wawosanggula, Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara.â€ Intelektiva: Jurnal 
122 Qiyas Vol. 8, No. 1, April 2023
Ekonomi, Sosial, dan Humaniora 2, no. 12 (2021)
Masriani.“Pengaturan Tentang Partisipasi 
Masyarakat Dalam Pembentukan Produk Hukum 
Daerah.â€ Jurnal Lex Specialis, no. 11 (2010)
Neyasyah, Muhammad Syirazi. “Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa Dalam Perspektif 
Asas Formal Kelembagaan Peraturan PerundangUndangan.â€UBELAJ 4, no. 1 (2019)
Pamuji, Kadar, Abdul Aziz Nasihuddin, and Riris 
Ardhana Riswari. “Partispasi Masyarakat Desa Dalam 
Penyusunan Peraturan Desa.â€ Idea Hukum 3, no. 1 
(2017)
Putra,Bakti Wana. “Partisipasi Masyarakat Dalam 
Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan 
Bupati Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2018 Tentang 
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Studi 
Di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragirihulu).â€ Universitas Islam Negeri Syarif 
Kasim, 2020
Rizal, Moch Choirul, Fatimatuz Zahro’, and Rizki 
Dermawan. “Metode Penelitian Hukum Normatif.â€ In 
Ragam Metode Penelitian Hukum, Kediri: Lembaga 
Studi Hukum Pidana, Excellent 12: Solidaritas untuk 
Penelitian Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022
Rosidin,Utang. “Partisipasi Masyarakat Desa 
Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang 
Aspiratif.â€Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 1 (2019)
RS, Iza Rumesten. “Strategi Hukum Dan Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelesaian 
Sengketa Batas Daerah Di Sumatera Selatan.â€ Jurnal 
Hukum Ius Quia Iustum 20, no. 4 (2013)
Sirajudin.Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan 
Otonomi Daerah. Malang: Malang Corruption Watch 
dan YAPPIKA, 2006
Soelaiman, Holil, Partisipai Masyarakat DalamPembangunan Berencana. Bandung: BSSW, 
1985
Stefanus, Kotan Y. “Aspek-Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah 
Dan Peraturan Desa.â€ Proyuris 3, no. 1 (2021)
Timotius, Ricahard. “Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.â€Jurnal Hukum dan 
Pembangunan 48, no. 2 (2018)
Wardana, Dody Jaya. “Penguatan Kedudukan 
Peraturan Desa Dalam Sistem Perundang-Undangan 
Di Indonesia.â€ Justiciabelen 2, no. 1 (2019)
Widiati, Ida Ayu Putu, Luh Putu Suryani, and Ketut 
Adi Wirawan. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Upaya Menghasilkan 
Produk Hukum Responsif.â€ Jurnal Hukum Saraswati 
1, no. 2 (2019)
Yuliandri.Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah 
Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan PerundangUndangan. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia, 2014
Yusa, I Gede.Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945. Malang: Setara Press, 201