Asosiasi Jaksa Indonesia. (2022). Laporan tentang Kesejahteraan dan Pelatihan Jaksa. hlm. 8-12.
Badan Pusat Statistik. (2021). Laporan Tahunan tentang Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia. hlm. 45-50.
Badri, S. (2019). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Kencana.
Komisi Ahli Hukum Internasional. (2019). Independensi Peradilan dan Peran Jaksa di Indonesia. hlm. 22-30.
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). Analisis Korupsi dalam Sistem Peradilan. hlm. 12-15.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). Laporan Tahunan 2021: Korupsi di Sektor Penegakan Hukum. hlm. 35-40.
Komisi Yuris Internasional. (2021). Kemandrian Peradilan: Landasan Aturan Hukum. hlm. 12-18.
Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC). (2018). Pedoman Peran Jaksa. hlm. 15-20.
Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC). (2020). Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Global. hlm. 45-50.
Muhammad, Rusli. (2011). Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Yogyakarta: Pers UII.
Nasution, RMS. (2020). Peran Jaksa dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(2).
Pusat Studi Hak Asasi Manusia. (2022). Peran Jaksa dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Proses Hukum. Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 5(2), 123-135.
Subekti, R. (2020). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 150-155.
Transparansi Internasional. (2021). Korupsi dan Intervensi Politik dalam Sistem Peradilan. hlm. 10-14.
Transparansi Internasional. (2022). Indeks Persepsi Korupsi 2022.
Effendi, Tolib. (2013). Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.