Daftar Pustaka
Bernard L. Tanya, dkk. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: 
Genta Publishing, 2013.
Dwisvimiar, Inge Keadilan dalam Perspektif Filsafat 
Ilmu Hukum, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No.3 
September 2011.
Hans Kelsen. Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar 
Ilmu Hukum Normatif, terj., Bandung: Nusamedia & 
Nuansa, 2007.
Imam Mahdi, Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Teras, 2011.
Ilham Hadi, Proses Hukum Oknum Polisi yang 
Melakukan Tindak Pidana, https://bit.ly/HukumPidanaPolri. Diakses pada 20 November 2020, Pukul. 
13:42 Wib.
Ian McLeod, Legal Method, London: 
Macmillan,1999.
Johny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian 
Hukum Normatif, Malang : Bayumedia Publishing, 
2008.
Kombes (Pol) Slamet Pribadi. BNN: 4 
Juta Orang Terjerat Narkoba, https://bit.ly/
BNN_4JutaOrangTerjeratNarkoba. Diakses: 24 November 2020, Pukul. 19:55 Wib.
Lembar Persangkaan Pelanggaran Kode Etik, Nomor: Skn/ 9/ V/2016/Subbid Waprof.
Nasution, Bahder Johan Kajian Filosofis tentang 
Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern, Yustisia, Nol. 3 No. 2 Mei- Agustus 
2014.
Pasal 5 Huruf a, PP No 2/2003 jo. Pasal 6 dan 
Pasal 7 Perkapolri No. 14/2011).
Pasal 29 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peter Mahmuda Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
_____________________, Penelitian Hukum, Edisi 
Revisi , Jakarta: Kencana, 2017.
Philipus M. Hadjon. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law. Yogyakarta: Gadjah Mada Untiversity 
Press, 2011.
Putusan No.1/G/2018/PTUN.BKL, hlm 18. Putusan.mahkamahagung.go.id.
Putusan No.1/G/2018/PTUN.BKL. PP No. 2/2003 
tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Pasal 8 dan 
Pasal 9.
Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf c dan/atau Pasal 
11 huruf c Perkapolri No. 14/2011 tentang KEPP jo 
Pasal 13 ayat (1) PP No. 1/2003.
Pasal 13 ayat (1) PP No. 1/2003.
Pasal 20 Perkapolri No. 14/2011 tentang Kode Etik 
Profesi.
Rangkuti, Afifa SH.,M.Hum, “Konsep Keadilan dalam Perspektif Islamâ€, TAZKIYA: Jurnal Pendidikan 
Islam , Vol. VI, No. 1, Januari-Juni 2017.
Sengketa Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Volume 7 Nomor 2- September 2019. 
Titik Triwulan T., & Kombes Pol. Dr. H. Ismu Gunadi Widodo, SH.,MH.,MM. Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 
Indonesia, Jakarta: Kencana, 2011.
______________, dkk, Konstruksi Hukum Tata 
Negara Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media 
Grup, 2010.
Sesuai dengan Pasal 30 UU No. 14/1985 tentang 
MA, telah diubah dengan UU No. 5/2004 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 3/2009.
Safitri Wikan Nawang Sari & Eroy Aryadi, Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Kode Etik 
Profesi Polri dalam Kasus Penipuan dan Penggelapan 
yang Dilakukan Oknum Polri (Studi Kasus di Polres 
Banjarbaru Kalimantan Selatan), 
Tuntutan Pelanggaran Kode Etik, Nomor: TUT – 
65 IV/2016/Subbidwabprof, 13 Mei 2016.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pasal 3.
Wawancara Penulis dengan Narasumber, Kepala 
TUN Bengkulu, Baherman, MH. Kamis, 11 Desember 
2020 di PTUN Bengkulu. 
Wawancara dengan informan, Ketua PTUN Bengkulu, Baherman SH, M.H di kantornya. Pada Desember 2020