Eko Cahyono, et. al., Konflik Agraria 
Masyarakat Hukum Adat atas 
Wilayahnya di Kawasan Hutan, 
(Jakarta: Komisi Nasional Hak 
Asasi ManusiaRepublik Indonesia, 
2016).
Noer Fauzi Rachman dan Mia Siscawati, 
Masyarakat Hukum Adat Adalah 
Penyandang Hak, Subyek Hukum 
dan Pemilik Wilayah Adatnya, 
(Yogyakarta: Insist Press, 2014).
Panji Suminar, Wanatani Repong Damar 
Menurut Perspektif Bourdieu: Studi 
Konstruktivisme Strukturalis 
tentang Praktik Pengelolaan Hutan 
Rakyat pada Petani Damar di 
Pesisir Krui Lampung Barat,
(Surabaya: Program Doktor Ilmu 
Sosial Universitas Airlangga, 2012).
Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, Hak 
Masyarakat Hukum Adat atas 
Wilayahnya di Kawasan Hutan, 
(Jakarta: Komisi Nasional Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia, 
2016).
Undang-undang Pemerintahan Daerah telah 
mengalami beberapa kali perubahan 
terakhir diubah melalui Undangundang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undangundang No. 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / 
Kepala Badan Pertanahan Nasional 
No. 10 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Penetapan Hak Komunal Atas 
Tanah Masyarakat Hukum Adat dan 
Masyarakat Yang Berada Dalam 
Kawasan Tertentu
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No. 
P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/
2019 tentang Hutan Adat dan Hutan 
Hak.