Abdullah   Tri  Wahyudi,   Peradilan   Agama   diIndonesia,  (Yogyakarta:   Pustaka  Pelajar,2004)
Adnan  Buyung  Nasution,   Bantuan   Hukum   diIndonesia, ( Jakarta:  LP3ES, 1988).
Adnan Qahar, Anshoruddin, Hukum Acara Peradilan Islam,  Terjemah kitab  Al-Thuruq AlKhukmiyyah Fi Al-Siyasah Al-Syariyyah, oleh Ibnu  Qayyim Al-Jauziyah.
Agustinus Edi Kristianto (ed.),  2009, Panduan Bantuan Hukum di Indoensia ,(Jakarta, YLBHI: 2009).
Ahmad   Mujahidin,   “Perspektif   HAM dalam Penerapannya diLingkungan Peradilan Agama,â€ Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan,  (Jakarta: PPHIMM, 2011).
Bagong Suyatno, Perangkap Kemiskinan Problem &  Strategi   Pengentasannya,  (Surabaya: Airlangga University Press,  1995).
Bambang Sunggono.  Aries Harianto, Bantuan Hukum  dan  Hak Asasi Manusia,  (Bandung: Mandar  Maju, 2009).
Cik Hasan  Bisri, Peradilan  Agama  di Indonesia (Cet.IV; Jakarta:  Rajawali  Pers,  2003). Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan (Jakarta: J:Art, 2005).
Frans  Hendra  Winarta,  Bantuan   Hukum  Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, (Jakarta: Elex Media  Komputindo, 2000).
Frans  Hendra  Winarta,  Hak Konstitusional  Fakir Miskin untuk  Memperoleh Bantuan  Hukum, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).
Hilman Hadikusuma, Bantuan  Hukum  Indonesia, (Bandung: Alumni, 1992).
Gemala  Dewi, Hukum  Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta, Kencana, 2006). Lasdin   Wlas,  Cakrawala  Advokat  Indonesia, (Yogyakarta:  Liberty, 1989).
Marsono,   Susunan  Suatu   Naskah   UUD 1945 Dengan  Perubahan-Perubahannya 1999-2002.(Jakarta: CV. Eka Jaya,  2003).
M. Idris Ramulyo,  Hukum  Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum  Acara Peradilan Agama dan  Zakat Menurut  Hukum  Islam,  (Jakarta:Sinar Grafika, 2006).
Moh. Nasir, Metode  Penelitian,  (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
Mukti Arto, Praktek  Perkara Perdata Pada Peradilan Agama, Edisi Revisi, Cet. VII, (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar,  2007).
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan  Penerapan KUHAP, Penyidik  dan Penuntut, cet.  Ke-5, (Jakarta: Sinar  Grafik,2003).
Riduan  Syaharani,  Beberapa Hal Tentang  Hukum Acara  Pidana,  (Bandung: Alumni, 1983).
Roihan   A. Rosyadi,  Hukum   Acara  Peradilan Agama,(Jakarta:  Raja  Grafindo   Persada,2003).
Rony Hanitijo Soemitro,Metode Penelitian hukum, (Bandung: ALFABETA,  2012).
Ronny Hanitijo Soemitro,  Metodologi  Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta:Cetakan Kelima,  Ghalia  Indonesia, 1994).
Sulaikin lubis, Wismar ‘ain Marzuki, Gemala Dewi.Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2008).
Supriyadi,  Etika  dan  Tanggung  Jawab   Profesi Hukum  di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
YLBHI, Panduan Bantuan  Hukum  di Indonesia, (Jakarta: Yayasan  Obor  Indonesia, 2009).
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan Pasca  Amandemen.
Undang-undang Nomor  48 Tahun  2009 tentang Perubahan Kedua  Undang-undang Nomor 14 Tahun  1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang
Perubahan  Kedua   dari   Undang-undang Nomor  14 Tahun  1985 tentang Mahkamah Agung.
Undang-undang Nomor  50 Tahun  2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-undang Nomor  18 Tahun  2003 tentang Advokat.
Undang-undang Nomor  16 Tahun  2011 tentang Bantuan  Hukum.
Surat Edaran  Mahkamah Agung Nomor  10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan. Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Surat Edaran  Direktur Jenderal Badan  Peradilan Agama   Nomor   0508.a/DjA/HK/00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2014 tentang Pedoman Layanan  Hukum  Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan