<!-- wp:paragraph -->
<p>Bengkulu, 1 Maret 2023</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Ide Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat pencatatan perkawinan semua Agama di Indonesia menarik untuk dibahas. Sebelumnya, KUA hanya sebagai tempat pencatatan perkawinan bagi agama Islam, sedangkan yang beragama non Islam, mencatat perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Ide adanya pengintegrasian pencatatan perkawinan semua agama merupakan terobosan yang baru bagi administrasi kependudukan masyarakat. Selama ini, data perkawinan dibagi menjadi 2 hal yang berbeda antara perkawinan Islam dan perkawinan Non Islam, tentunya ini bertentangan dengan sila kelima Pancasila - Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:image {"id":373,"sizeSlug":"full","linkDestination":"none"} -->
<figure class="wp-block-image size-full"><img src="https://syariah.uinfasbengkulu.ac.id/wp-content/uploads/2024/03/Untitled-2.jpg" alt="" class="wp-image-373"/></figure>
<!-- /wp:image -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Dekan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu mendukung ide Menag Yaqut Cholil Qaumas</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Dekan Fakultas Syariah Suwarjin mendukung adanya ide pengintegrasian pencatatan perkawinan semua agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA). &nbsp;Namun, masih diperlukan langkah-langkah dan upaya serius agar ide tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Ada 2 upaya yang perlu diperhatikan untuk merealisasikan ide pengintegrasian pencatatan perkawinan yakni menyangkut regulasi dan masalah teknis.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Pertama, upaya regulasi perlu dipikirkan agar integrasi pencatatan perkawinan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan kegaduhan di kemudian hari. Kedua, upaya teknis terkait banyak hal, seperti penyediaan SDM yang memadai, sarana-prasarana, aspek psikologis penganut agama selain Islam. Keberatan atau tidak mereka untuk datang dan mengurus administrasi perkawinan di KUA.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Integrasi instansi yang tidak hanya mengenai perkawinan namun juga perceraian</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Dekan Fakultas Syariah Suwarjin mengingatkan pengintegrasian perkawinan akan berdampak pula pada penanganan perceraian. Perlu adanya integrasi instansi yang menangani Perceraian. Suwarjin menegaskan masih diperlukan diskusi secara intensif dan komprehensif agar ide pengintegrasian KUA sebagai Tempat Pencatatan Perkawinan&nbsp;Semua&nbsp;Agama dapat berjalan dan membawa kemaslahatan.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>“Jika integrasi pencatatan perkawinan dan Perceraian tercapai didukung legalitas dan prosedur yang jelas, tentunya akan berdampak positif terhadap integrasi data perkawinan dan perceraian bagi seluruh penduduk&nbsp;Indonesia” kata Dekan Fakultas Syariah UINFAS sambil tersenyum tegas.</p>
<!-- /wp:paragraph -->