<!-- wp:paragraph -->
<p>Bengkulu, 1 Maret 2023</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Belum lama ini, ide Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat pencatatan perkawinan semua Agama menarik untuk dibahas.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Sebelumnya, KUA sebagai tempat pencatatan perkawinan bagi agama Islam, sedangkan yang beragama non Islam, mencatatkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Ide pengintegrasian pencatatan perkawinan semua agama di KUA merupakan terobosan baru bagi administrasi kependudukan di Indonesia.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Seperti diketahui, selama ini pencatatan perkawinan dilakukan pada 2 instansi berbeda, yaitu KUA yang berada dibawah Kementerian Agama (Kemenag) dan Dukcapil yang berada dibawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini tentu menimbulkan tidak terintegrasinya data perkawinan di Indonesia.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Merespon ide tersebut, Suwarjin, Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mendukung ide pengintegrasian pencatatan perkawinan semua agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA).</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Akan tetapi, ia berpandangan ide tesebut masih memerlukan langkah-langkah dan upaya serius, agar dapat berjalan sesuai yang kita harapkan. Setidaknya, ada dua langkah yang perlu dilakukan baik terkait dengan regulasi maupun persoalan teknis.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:image {"id":373,"sizeSlug":"full","linkDestination":"none"} -->
<figure class="wp-block-image size-full"><img src="https://syariah.uinfasbengkulu.ac.id/wp-content/uploads/2024/03/Untitled-2.jpg" alt="" class="wp-image-373"/></figure>
<!-- /wp:image -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Dua Langkah Pengintegrasian</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Pertama, upaya regulasi perlu kita pikirkan agar integrasi pencatatan perkawinan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di kemudian hari.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Kedua, upaya teknis terkait banyak hal, seperti penyediaan SDM yang memadai, sarana-prasarana, dan aspek psikologis penganut agama selain Islam.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Disamping itu, perlu adanya upaya-upaya koordinatif antar kementerian dan lembaga terkait seperti Kemenang, Kemendagri, dan Mahkamah Agung.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Fas Bengkulu ini mengingatkan pengintegrasian pencatatan perkawinan akan berdampak pula pada penanganan perceraian. Sehingga, perlu integrasi instansi yang menangani Perceraian.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Ide ini masih memerlukan diskusi intensif dan komprehensif agar dapat berjalan dengan baik dan membawa kemaslahatan untuk semua.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>“Jika integrasi pencatatan perkawinan dan Perceraian tercapai dengan mendapat dukungan legalitas dan prosedur yang jelas. Tentunya akan berdampak positif terhadap integrasi data perkawinan dan perceraian bagi seluruh penduduk Indonesia,"&nbsp;pungkasnya.</p>
<!-- /wp:paragraph -->